Menteri Bahlil Kekeuh Sebut Ada Pihak Asing yang 'Merecoki' Pulau Rempang: Tak Ingin Kepri Maju

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia keukeuh ada pihak asing yang ikut campur dalam polemik Pulau Rempang.

"Urusan investasi di Rempang itu tidak hanya persoalan perdebatan rakyat kita dengan aparat, tetapi itu ada pihak lain yang masuk," ungkapnya kepada tvOne, Rabu (28/9/2023).

Bahlil mengaku sudah memiliki data terkait pihak lain yang ingin ikut 'merecoki' Pulau Rempang.

"Saya ingin menyampaikan ada fakta lain di luar ini, bahwa ada dua variabel. (Pertama) Ada pihak luar yang ikut main, yang tidak ingin Kepri itu maju dengan baik," katanya.

Jika dirunut, BP Batam dibuat untuk bisa menyaingi negara tetangga, namun dalam perjalanannya di 2004, ketika investasi besar masuk, muncul dinamika masyarakat.

Begitu pun di tahun 2020, ketika investasi masuk juga ada dinamika masyarakat, dan sekarang 2023 juga mulai terjadi dinamika masyarakat.

"Artinya ada sekelompok orang tentangga atau negara lain yang tidak ingin Kepri ini maju. Ini data saya sudah ada," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Bahlil menyebut telah mengetahui adanya keterlibatan pihak asing dalam konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, akibat penolakan warga untuk direlokasi imbas proyek investasi Rempang Eco City.

"Temuan saya sebagai tim, saya tau siapa barang ini yang ikut main tapi yakinlah bahwa tidak hanya dari dalam negeri, saya tau kok siapa yang dari luar negeri," ujar Bahlil dalam jumpa pers, di Gedung Kementerian Investasi/BKPM, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Bahlil menerangkan, dugaan tersebut muncul karena dia merasa setiap Kepulauan Riau mendapatkan proyek investasi besar selalu ada pihak yang menghalangi.

"Setiap Kepri (Kepulauan Riau) itu mau maju, setiap ada investasi besar selalu saja ada yang menghalangi," kata Bahlil.

Meskipun enggan menyebutkan pihak asing yang terlibat dalam konflik Rempang, tetapi dia menyinggung bahwa negara yang dimaksud adalah negara tetangga.

"Saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, campur tangan pihak asing adalah hal yang wajar dalam persaingan di mana sebuah negara memiliki strategi dalam berkompetisi dengan negara lainnya.

"Itu biasa dalam persaingan, tapi dalam persaingan itu ada strategi yang tidak ingin untuk negara A itu maju atau berkompetisi dengan negara mereka," ujarnya lagi.

Dalam rapat terbatas pada Senin pagi, Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan terkait permasalahan di Pulau Rempang antara lain penyelesaian masalah secara kekeluargaan, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.

"Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka, aturan, dan proses secara kekeluargaan," kata Bahlil. (ant/muu)