Pengamat Nilai Ini Dia Penyebab di Balik “Tercecernya” Elektabilitas Anies Baswedan

Jakarta, tvOnenews.com - Beberapa hasil survei menyatakan bahwa elektabilitas Bakal Calon Presiden Anies Baswedan berada di urutan bontot.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Khoirul Umam menilai penyebab dari tercecernya elektabilitas Anies adalah karena stagnasi dari Koalisi Perubahan.

“Tercecernya elektabilitas Anies itu juga dibayangi oleh kondisi Koalisi Perubahan yang kian stagnan,” ujar Umam dalam keterangan tertulis yang diterima tvOnenews.com di Jakarta pada Selasa (3/10/2023).

Kemudian kata Umam, elektabilitas Anies di urutan bontot juga karena di saat apa yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat serta Partai NasDem.

“Saat PKS dan Demokrat mengklaim siap mendeklarasikan pasangan Capres-Cawapres dan membentuk infrastruktur pemenangan Anies, Nasdem justru tampak bersikeras mengulur waktu hingga menit-menit terakhir,” jelas Umam.

Baca Juga

Golkar Ungkap 8 Nama Potensial Pengganti Gibran, Siapa Saja?

Umam menduga tidak bergeraknya Partai Nasdem ini kemungkinan besar disebabkan oleh situasi dimana Surya Paloh tersandera.

“Tersandera oleh tangan-tangan kekuasaan yang tak terlihat (the invisible hand), yang belakangan punya hobi “menggebug” lawan politik dengan instrumen hukum,” ujar Umam.

Umam menilai, karena ketakutannya pada manuver "tukang gebug" itu, Paloh terus memilih diam.

Anies dan Koalisi Perubahan saat Partai Demokrat Masih Tergabung (tim tvOnenews/Syifa Aulia)

“Mengulur waktu, dan tidak segera memutuskan nasib keberlanjutan pencapresan Anies,” jelas Umam.

Namun di sisi lain, Anies yang seharusnya tampil agresif memimpin koalisi, kini juga ikut-ikutan diam menyaksikan koalisinya stagnan.

“Elektabilitasnya masih terseok-seok pada enam bulan menjelang Pilpres 2024 mendatang,” jelasnya. 

Bahkan, menurut Umam, selaku Capres Pro-Perubahan, Anies sendiri belakangan juga tampak semakin gamang dan tidak cukup keberanian untuk mengkritik kebijakan pemerintahan yang ia klaim hendak ia ubah. 

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin)/Twitter/@cakimiNOW

“Problemnya, stagnasi elektabilitas Anies dan bergemingnya Nasdem dalam jangka panjang ini betul-betul menjadi “ujian berat” bagi partai-partai pengusung Anies lainnya,” kata Umam. 

Selain terancam tidak akan mendapatkan efek ekor jas (coat tail effect) dari pencapresan Anies, PKS dan Demokrat kini juga tampak mulai gusar setelah merasakan koalisinya seolah tidak ada kemajuan.

“Tidak ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan di internal koalisi, dan tidak ada keseriusan untuk bergerak bersama,” katanya.

Oleh karena itu, kata Umam, muncullah ide penggabungan Ganjar-Anies sebagai pasangan Capres-Cawapres belakangan ini.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tim tvOnenews/Goldi)

“Dipandang sebagai bagian dari “strategi awal pembubaran” Koalisi Perubahan, agar salah satu dari partai yang merasa tidak nyaman itu bisa segera keluar dari koalisi,” jelasnya. 

Kemudian Umam mengatakan bahwa jika ini terjadi, maka deadlock Koalisi Perubahan sebenarnya bukan semata-mata akibat benturan ego elit partai-partai.

“Tetapi juga akibat dari cawe-cawe tangan kekuasaan yang “mengunci” tangan dan kaki salah satu partai pengusung Anies,” jelasnya.

Sehingga Umam menilai Koalisi Perubahan gamang dan tidak siap menghadapi risiko besar untuk pencapresan Anies ke depan. 

“Jika Koalisi Perubahan benar-benar masih ingin tampil kompetitif, seharusnya Anies bisa lebih agresif dan berani memecah kebekuan di dalam koalisinya,” saran Umam.

Hal ini kata Umam sebab setelah bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke kubu Prabowo, konfigurasi Parpol pembentuk poros koalisi saat ini sudah fase final. 

“Tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Jika Anies tetap terdiam, Anies tidak sadar dirinya hampir kehilangan momentum,” jelasnya.

“Anies seharusnya juga paham bahwa success story-nya di Pilkada Jakarta 2017, dimana elektabilitasnya sempat tercecer di awal kontestasi, tidak bisa disamakan dan diterapkan kembali dalam kontestasi Pilpres Indonesia,” sambung Umam. 

Maka menurut Umam, sebagai kekuatan penantang yang memiliki jaringan, kekuatan politik, dan logistik yang relatif  terbatas, seharusnya Anies dan koalisinya bisa bergerak cepat dengan deklarasi Capres-Cawapres, finalisasi Sekretariat Bersama (Sekber), dan membentuk infrastruktur pemenangan. 

“Sehingga elektabilitasnya sebagai Capres kembali kompetitif menjelang Pilpres 2024 mendatang,” tutup Umam.

Tanggapan Anies Soal Elektabilitas yang di Urutan Bontot

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tim tvOnenews/Abdul Gani)

Menanggapi hasil survei yang menyatakan bahwa elektabilitasnya ada di urutan bontot jika dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan menyatakan tidak mau ambil pusing.

“Kami yang penting menjangkau, bertemu, silaturahim, dan memberikan penjelasan soal tujuan pada semua masyarakat karena angka-angka itu bisa gonta-ganti," kata Anies dalam keterangannya di Surabaya.

Hal itu disampaikan Anies usai menghadiri acara "Sidosermo Bersholawat Dalam Rangka Maulid Akbar Sekaligus Haul Assayyid Sulaiman Mojoagung Jombang di lingkungan Pondok Sidosermo, Surabaya, Minggu (1/10/2023) malam.

Dia tak memungkiri acap kali mendapatkan pertanyaan soal perolehan elektabilitas pada tabel survei untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan hasil suatu survei merupakan kondisi atau potret angka yang terjadi sebelum berlangsungnya agenda konstelasi politik.

"Sementara pemilu itu potret di tanggal 14 Februari, surveinya boleh naik turun," ucapnya.

Perolehan elektabilitas pada hasil survei Pilpres 2024 disebutnya sama ketika dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Pengalaman kami ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta tidak ada satu survei pun yang pernah menempatkan kami nomor dua, apalagi nomor satu, semuanya menempatkan nomor tiga," ucapnya.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Dok.NasDem)

"Apakah benar hasilnya seperti itu? Ternyata tidak," lanjutnya.

Karenanya, Anies menyatakan tak mau terpaku pada hasil survei, namun ingin fokus bersama bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dan para jajaran partai di Koalisi Perubahan untuk mewadahi aspirasi rakyat, sekaligus menyusun langkah pemenangan di Pilpres 2024.

"Kami sekarang konsentrasi untuk menjangkau semua, sosialisasi semua, karena saya yakin bahwa rakyat Indonesia menginginkan adanya keadilan, menginginkan adanya pembaharuan, dan itu yang kami tawarkan, kami sosialisasikan," ucapnya.

Sesuai dengan jadwal KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden RI mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara. (put/ant)