PKS Minta Heru Budi Hartono Diganti, MTZ: Banyak Minusnya!

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoekifli atau akrab disapa MTZ meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dievaluasi dan dicari penggantinya.

Hal ini rupanya tak luput dari janji Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang mengatakan akan mengevaluasi Heru dan mencari penggantinya.

"Di awal masa jabatan Pj Gubernur Heru Budi Hartono, pihak Mendagri pernah mengatakan bahwa Pj Gubernur akan dievaluasi setiap tahun dan akan ada pergantian," kata dia, saat dihubungi, Kamis (12/10/2023).

"Sebaiknya janji itu dilaksanakan. Kinerja Pak Heru setahun terakhir ini ada yang plus, tapi banyak yang minus," sambung dia.

Menurut MTZ, banyak program bersifat kontinyu dari program gubernur terdahulu, Anies Baswedan yang tidak dia lanjutkan.

"Masalah transportasi misalnya, arah kebijakan di zaman Pak Anies sudah baik sekali. Pada saat itu intinya adalah menarik sebanyak-banyaknya warga untuk menaiki transportasi publik," jelasnya.

Baca Juga

Nasib Jalur Sepeda di Jakarta, Pramono akan Ambil Sikap

Maka dari itu, upaya yang dilakukan oleh Anies saat itu adalah memperbaiki kinerja TransJakarta, integrasi transportasi, pelebaran pedestarian, serta pengembangan jalur sepeda.

"Tapi ternyata Pj Gubernur tidak serius meneruskan program tersebut yang akibatnya kemacetan Jakarta malah bertambah dan Jakarta juara polusi udara se-dunia," tandas dia. 

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespons kritik pedas dari Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono yang mengatakan Heru tidak cakap dalam berkomunikasi publik.

Heru membela diri bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan.

“Komunikasi publik dianggap kurang baik, ya namanya manusia ada kurangnya, yang kurang saya tambahin,” jelasnya, di Jakarta Barat, Rabu (11/10/2023).

“Kalau komunikasi publik dianggap kurang ya namanya orang menilai saya kurang ya nggak apa-apa juga,” sambung dia.

Kendati demikian, dia tetap berpegang teguh terhadap penilaian pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menugaskannya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Asli jabatan saya Kepala Staff Presiden, jadi ditugaskan menjadi Pj Gubernur ya terserah yang menugaskan dan terserah menilai ya dari Kemendagri,” ungkapnya. (agr/aag)