GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Waduh! Menkominfo dengan Lantang sebut 'AI' Jadi Modus Baru Penyebaran Hoaks di Pemilu 2024

Waduh, artificial intelligence (AI) jadi modus baru untuk penyebaran hoaks di Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie
Sabtu, 28 Oktober 2023 - 11:22 WIB
Waduh! Menkominfo dengan Lantang sebut 'AI' Jadi Modus Baru Penyebaran Hoaks di Pemilu 2024
Sumber :
  • tim tvOne - Abdul Gani

Jakarta, tvOnenews.com - Waduh, artificial intelligence (AI) jadi modus baru untuk penyebaran hoaks di Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi dengan lantang. 

"Ya namanya aja teknologi baru, ntar diadu domba. Sekarang ada konten mukanya kamu, suaranya kamu, padahal bukan kamu. Tapi orang yang diomongin enggak tau, terus marah, ya nanti orang-orang pada saling marah," kata Budi Arie di Jakarta. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut dia, pemilu 2019 belum ditemukan teknologi secanggih sekarang yang dapat mengedit foto bisa bergerak-gerak seperti lagi berbicara.

"Ya belum canggih (2019), kalau sekarang kan canggih banget, muka sama suara sama dipikir beneran orang berantem dong," ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pengerapan (SAP) mencontohkan video Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diedit menggunakan AI berpidato pakai Bahasa Mandarin.

"Kalau kita lihat dari video yang kemarin itu dan kita coba memahami bahasa pakai penerjemah, isinya sama. Cuma itu mendisinformasikan. Karena kejadiannya seolah-olah diberitakan ini kejadiannya di China saat pertemuan Pak Jokowi ke China kemarin, padahal itu kejadian tahun 2015," ungkapnya.

Oleh karenanya, ia mengatakan pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa saat ini sudah mulai penggunaan AI dalam menciptakan disinformasi maupun hoaks karena perkembangan teknologi semakin canggih.

"Ini bagian daripada namanya preventif. Harapan kita masyarakat mulai hati-hati karena penggunaan AI sudah semakin canggih dan sudah bisa digunakan untuk editing-editing. Kuncinya adalah carilah informasi dari sumber-sumbwr terpercaya, khususnya dari media-media. Karena enggak mungkin berita-berita besar tidak diliput oleh media," katanya.

Budi Arie menyebut ada beberapa tips masyarakat agar dapat menangkal hoaks dan disinformasi, diantaranya jangan terpancing berita yang sensasional sehingga dapat memicu emosi serta membuat dan membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.

Dua, lanjut dia, pastikan bahwa sumber berita tersebut dipercaya dan memiliki reputasi baik, serta pastikan berita tersebut  didasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hanya sekedar opini subjektif.

“Ketiga, bandingkan berita ketika menemukan berita yang terdengar mencolok atau kontroversial. Carilah informasi serupa dari beberapa sumber yanng berbeda untuk memastikan kebenarannya,” bebernya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Oleh karenanya, Budi Arie mengajak seluruh elemen publik khususnya media untuk secara proaktif membantu mencegah penyebaran hoaks dengan menghadirkan konten jurnalistik yang akurat tepat dan berkualitas. Harapannya, berita terkait pemilu tidak sekedar mencari sensasi belaka.

“Karena rekan-rekan media memiliki andil penting sebagai pilar demokrasi untuk menjaga kualitas dan integritas pemilu. Kepada seluruh masyarakat harus kita terus sama-sama melawan hoaks dengan memeriksa informasi yang diterima, tidak menyebarkan jika mengandung hoaks dan tentu tidak membuat hoaks. Kami harap kita sama-sama bisa mewujudkan pemilu damai 2024,” ujarnya. (aag)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Selengkapnya

Viral