Bupati Banyuwangi Sebut Dana Bantuan Parpol 2022 Dipastikan Naik

Banyuwangi, Jawa Timur - Penetapan rancangan APBD Banyuwangi, Jawa timur tahun 2022, Selasa (30/11/2021) sore, membawa angin segar bagi DPRD setempat. Pasalnya, dalam postur APBD, dana bantuan parpol (banpol) dipastikan naik. Dari Rp 1.500 menjadi Rp 2.500 per suara. Dana banpol dikhususkan untuk parpol yang memiliki kursi di DPRD.

Sempat terjadi tarik ulur, naiknya dana banpol akhirnya lolos dalam pembahasan rancangan APBD. Artinya, tahun 2022, setiap parpol di DPRD akan menikmati kucuran dana lebih besar. “ Terima kasih, Badan Anggaran DPRD yang menyetujui postur rancangan APBD tahun 2022. Di dalamnya memang ada dana banpol yang naik,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani usai Paripurna Penetapan RAPBD tahun 2022 di DPRD Banyuwangi, Selasa sore.

Pihaknya berharap naiknya dana banpol akan menambah sinergi antara DPRD dan pemkab. Lalu, bermanfaat bagi masyarakat. Selain dana banpol, alokasi dana desa (ADD) yang rencananya dipotong akhirnya dibatalkan. “ Nilai ADD tetap, kita sudah minta para kades membuat komitmen pembangunan di desa,” tegas Bupati Ipuk.

Usulan naiknya dana banpol ini bukan tanpa alasan. Versi DPRD, banpol di Banyuwangi yang terendah. Sejumlah kabupaten di Jawa Timur, dana banpol rata-rata  menyentuh Rp 2.500 per suara. Bahkan, ada yang tembus Rp 5000 per suara. “ Jadi, kita yang paling rendah. Wajar jika dinaikkan,” kata Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara.

Menurut Ketua DPC PDIP Banyuwangi ini, dana banpol berkaitan dengan kualitas demokrasi. Apalagi, biaya edukasi politik cukup tinggi. “ Dana banpol itu untuk edukasi politik. Jadi, dampaknya pada kualitas demokrasi. Kembali lagi ke masyarakat,” tegasnya.

Dalam rancangan APBD tahun 2022, pendapatan Banyuwangi diproyeksikan sebesar Rp 2,985 triliun. Dari jumlah ini, pendapatan asli daerah (PAD) dipatok Rp 518, 1 miliar. Pendapatan transfer sebesar Rp 2,404 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan senilai Rp 63,230 miliar. Belanja daerah dipatok Rp 3,1 triliun dan pembiayaan daerah senilai Rp 16 miliar. (happy/ade)