Jimly Tak Berhak Berhentikan Anwar Usman, Ahli Hukum Tata Negara: Cacat Legal! 

Jakarta, tvOnenews.com - Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK.

Margarito menjelaskan, wewenang Jimly sebagai Ketua MKMK hanya ada tiga, yakni teguran secara lisan, teguran tertulis dan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) terhadap Hakim MK.

"Jimly secara legal cacat melakukan pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK karena tidak punya wewenang, wewenangnya cuma tiga, teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian tidak dengan hormat. Clear, dari mana anda memperoleh kewenangan itu," kata Margarito di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat, Sabtu, (11/11/2023).

Menurut Margarito, sangsi yang diberikan Jimly sebagai Ketua MKMK terhadap Anwar Usman tidak terdapat didalam ketiaga pilihan yang sudah berlaku.

"Wewenang itu ada didalam aturan titik, tidak ada diluar itu. MKMK diperintahkan oleh PMK 1/2023, apa saja sangsinya didalam, tadi yang diberikan tidak ada disitu. Tidak sah, salah, suka atau tidak, senang atau tidak," ujarnya.

Lebih lanjut, Margarito pun menegaskan, didalam hukum, wewenang tidak lahir dari bagaimana status seseorang. Oleh karena itu, hukum menjadi rujukan sebagai dasar untuk menilai.

Baca Juga

Pakar Hukum Tata Negara: DPR Cukup Surati MA untuk Pemakzulan Gibran, Lalu Bawa ke Paripurna MPR

"Dari mana orang memperoleh kewenangan, wewenang hanya ada di hukum, hak cuma ada di hukum, kewajiban cuma ada di hukum, tidak diluar itu," jelas Margarito.

Oleh karena itu, Margarito menyarankan agar Anwar Usman mengambil langkah dengan mengajukan permohonan ke Ketua MKMK agar membentuk MKMK yang baru. Sebab, kata Margarito, putusan harus dikoreksi lagi dengan putusan yang baru.

"Saran saya kepada Anwar Usman untuk mengajukan permohonan kepada ketua MKMK sekarang untuk bentuk MKMK lagi agar mengoreksi putusan, sebab putusan harus dikoreksi lagi dengan putusan," paparnya.

"Kemudian pergi ke pengadilan negeri untuk perbuatan melawan hukum kalau tidak pergi ke pengadilan PTUN. Saya kira melaporkan ke PTUN harus dipertimbangkan, karena ada tindakan yang dengan itu meragukan orang dari statusnya," tandasnya. (aag)