Rocky Gerung Bongkar Habis-habisan 'Dosa' Masa Lalu Penetapan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Singgung Nama Jokowi

"Bagaimana kalau Firli buka beberapa kasus yang sebetulnya sudah di ujung sprindik dia atau di ujung kalkulasi dia," katanya.

Menurutnya momentum ditersangkakannya Firli Bahuri, seharusnya dijadikan momentum untuk mengembalikan ide pemberantasan korupsi dan tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik.

Lebih lanjut Rocky Gerung menilai jika kasus antara Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ini sangat kuat bermuatan politik.

Bahkan pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK saat itu dinilai syarat akan legitimasi politik.

"Dari segi asal-usul Firli Bahuri terpilih, itu legitimasi poliyiknya kuat banget. Mana mungkin satu blok itu akhirnya setuju pada Firli, artinya ada semacam test agreement, kesepakatan diam-diam disitu. Jadi tetap terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK itu hasil negosiasi politik panjang dan bahkan bulat," tuturnya.

Baca Juga

Jokowi Mengaku Dirinya Masih Orang Kampung di Hadapan Para Santri: Memang Dunia Saya

Saat itu sebanyak 56 anggota Komisi III semua memilih Firli sebagai Ketua KPK, hal itu dinilai sebagai kesepakatan ramai-ramai untuk memilih Firli Bahuri.

"Latar belakangnya panjang bahwa Firli ada disitu (sebagai Ketua KPK), artinya banyak banyak titipan politik kemudian diabsolutkan secara aklamasi untuk menjadi Ketua KPK," katanya.

Jika melihat latar belakang itu, Rocky Gerung mulai mengkalkulasi, berapa modal yang diperlukan untuk menjadi Ketua KPK?

Atas kepentingan siapa yang ada di balik penempatan orang-orang yang seharusnya berintegritas tapi kemudian patah, yang seharusnya independen tapi kemudian berpihak.

"Kelihatannya di belakang ini ada uang yang bekerja untuk memperoleh jabatan-jabatan. Entah sponsor individual, entah sponsor oligarki, entah sponsor partai politik. Itu intinya, jadi semua badan yang seharusnya independen itu enggak lagi bisa kita percaya," bebernya.

Menurut Rocky Gerung sudah berkali-kali di era kepemimpinannya, Jokowi mengatakan akan memimpin pembersihan birokrasi dan pemberantasan korupsi, namun yang terjadi malah bertolakbelakang.

"Dari awal selama 9 tahun bangsa ini dituntun untuk mengalami pembusukan institusi dan ketika pembusukan terjadi semua orang merasa sudah biasa," tambahnya.(muu)