Anies Komentari soal Demo Buruh Minta UMP DKI Jakarta Naik 15 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan komentari soal buruh yang melakukan aksi demonstrasi dan menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 hingga 15 persen.

Capres yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini pun mengatakan bahwa di masa kepemimpinannya dalam menentukan kenaikan UMP, pihaknya selalu menggunakan prinsip keadilan.

"Saya sampaikan ketika kami memimpin di Jakarta, kenaikan UMP contohnya pada tahun 2021-2022 kami memilih menggunakan rumus yang prinsipnya keadilan," ujar Anies, di Jakarta Utara, dikutip pada Jumat (1/12/2023).

Anies pun menegaskan jangan sampai kenaikan upah menghilangkan kesejahteraan para buruh.

"Jangan sampai kenaikan upah buruh tidak mencerminkan rasa keadilan. Kalau tidak mencerminkan rasa keadilan maka akan menghasilkan ketimpangan," tutur dia.

Karena jika telah terjadi ketimpangan artinya roda ekonomi menjadi tidak stabil. Anies mengibaratkan seperti kaki meja, jika hilang satu maka akan jatuh, begitu pula dalam menetapkan UMP.

Baca Juga

IDI: Layanan JKN Membaik, Presiden Prabowo Ingin Hapus Diskriminasi Pasien BPJS

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespons kabar buruh melakukan aksi mogok kerja karena penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dinilai kurang memuaskan.

Menanggapi hal tersebut, Heru Budi mengatakan bahwa selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memberikan yang terbaik.

"Kita sudah memberikan cukup baik, selain UMP ada transportasi gratis, bantuan pangan, Kartu Pekerja Jakarta, lalu ada turunannya seperti KJP dan BPJS," kata dia, di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/11/2023).

Tidak tanggung-tanggung, bahkan Heru menyebutkan BPJS dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta. 

"Sekali lagi kita harus melihat lapisan kemampuan, keinginan pekerja. Iya, tapi kemampuan si pengusaha juga harus kita perhitungkan," jelasnya. (agr/aag)