Harga Cabai Masih Mahal di Jakarta, Mendag Minta Pemda Subsidi Ongkos Angkut

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag RI) Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta pemerintah daerah (pemda) dapat mensubsidi ongkos angkut cabai. 

Hal ini merespons soal harga cabai yang masih mahal di Jakarta sampai saat ini, yakni menyentuh Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram (kg). 

Harganya 100 sampai 120 ribu [rupiah per kg] memang masih mahal ya," kata Zulhas, sapaan akrabnya kepada awak media seusai melakukan kunjungan ke Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (4/12/2023).

"Oleh karena itu, saya minta coba nanti dari pemerintah daerah, di grosirnya itu bisa ongkos angkutnya ditanggung oleh pemerintah sehingga dia (harga cabai) bisa turun," imbuh dia. 

Menurut Zulhas, kenaikan harga cabai dapat berpengaruh terhadap inflasi di Tanah Air. 

Baca Juga

Mendag sebut Penyebab Kenaikan Harga Cabai Rawit: Faktor Cuaca

Lalu Zulhas menyebut bahwa kenaikan harga cabai biasanya terjadi pada bulan Desember. 

"Kita terus cari jalan agar cabe ini bisa diatasi, karena akan berpengaruh kepada inflasi. Walaupun memang setiap Desember begitu biasanya," ujar dia. 

Dia menyebut bahwa mahalnya harga cabai di Jakarta karena tidak ada daerah yang menanamnya. Serta, pasokan cabai masih mengambil dari luar Jakarta.

"Nah di Jakarta kan enggak ada tanam cabainya, masih ambil dari daerah," ujar Zulhas. 

Kemudian dia membandingkan harga cabai di Jakarta dan Gresik, Jawa Timur (Jatim). Di Gresik, kata Zulhas, harga cabai masih Rp65 ribu sampai Rp70 ribu per kg. 

Dia pun mengatakan bahwa di Jatim memiliki lahan pertanian yang luas untuk menanam cabai. 

"Ya kalau kemarin di Gresik, itu karena mungkin dari Jawa Timur itu pertaniannya banyak, cabenya 65 sampai 70 ribu [rupiah per kg]," terang Zulhas. 

Akan tetapi, lanjut dia, harga barang kebutuhan pokok (bapok) lainnya di Gresik masih stabil. Misalnya harga telur Rp26 ribu per kg dan daging ayam Rp32 ribu sampai Rp33 ribu. 

"Hanya memang cabe [masih mahal]. Ya nanti angkutnya itu bisa disubsidi oleh pemerintah daerah," kata Zulhas. (fnm)