Presiden hingga Menteri Disadap, Pemerintah Antisipasi Penyalahgunaan Alat Sadap

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah bergerak cepat menyikapi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah penyalahgunaan alat penyadapan milik negara.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Jakarta, pada Senin (9/11/2026).

"Tentu pemerintah mengantisipasi jangan sampai di masa yang akan datang, alat-alat penyadap yang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu itu disalahgunakan," katanya. 

Sumber :

• Antara

Menurutnya, langkah antisipasi tersebut perlu disiapkan seiring penyidikan atas kasus yang menyeret empat perwira tinggi kepolisian itu berjalan di Bareskrim Polri.

Baca Juga

Menhan Soal Pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri: Perkuat Keamanan Nasional

Selain itu, Yusril menyatakan pemerintah masih perlu mempertimbangkan penyisiran di lingkungan Istana untuk menemukan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan penyadapan.

"Untuk antisipasi ke depan, tentu dipikirkan," katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Para tersangka yang merupakan petinggi Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026.

Terkait perkembangan perkara, Yusril menjelaskan penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.

Intersepsi terhadap presiden bukan penyadapan biasa karena kepala negara, menurut Yusril, merupakan primus inter pares atau "yang utama di antara yang setara".

Maka dari itu, perlu dicari kaitan dugaan penyadapan itu dengan aspek tindak pidana lain.

"Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan," ujarnya.

Ia menyerahkan penjelasan teknis mengenai perkembangan penyidikan kasus dimaksud kepada Bareskrim Polri, termasuk ihwal perlu atau tidaknya membuka substansi hasil sadapan kepada publik. (ant)