News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ini Enam Kebijakan Prioritas Jika AMIN Menang Pilpres

Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Muhammad Kholid mengatakan ada enam kebijakan prioritas yang akan dikerjakan bila pasangan calon (paslon) nomor urut 1 itu menang dalam Pilpres 2024.
Minggu, 17 Desember 2023 - 20:53 WIB
Pasangan AMIN, Anies Baswedan-Cak Imin saat Debat Capres Perdana di KPU, Selasa (12/12/2023)
Sumber :
  • tim tvOnenews/Muhammad Bagas

Jakarta, tvOnenews.com - Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Muhammad Kholid mengatakan ada enam kebijakan prioritas yang akan dikerjakan bila pasangan calon (paslon) nomor urut 1 itu menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dia mengatakan prioritas pertama yaitu penegakan sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi, salah satunya upayanya melalui layanan '"Hotline Paris" bagi warga yang membutuhkan bantuan hukum. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Prioritas kedua, pencegahan dan pemberantasan korupsi . Misalnya melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang segera disahkan," kata Kholid dalam diskusi daring yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan tema Eksplorasi Gagasan Menata Demokrasi Pasca-Pemilu 2024, Minggu (17/12/2023).

Kholid menjelaskan bahwa prioritas yang ketiga yaitu mewujudkan birokrasi yang profesional dan melayani melalui peningkatan standar aparat sipil negara (ASN), serta transformasi digital untuk melayani masyarakat.

tvonenews

Menurut dia, prioritas keempat terkait pemberian wewenang penuh kepada pemerintah daerah (pemda) terkait otonomi daerah.

Namun dia menilai bahwa dalam konteks tersebut pemerintah pusat tetap harus memberi panduan jelas atau arahan nasional terkait kebijakan pembangunan yang akan dicapai. 

Dia mencontohkan terkait penanganan stunting atau tengkes yang harus jelas dan rinci oleh pemerintah pusat, sehingga bisa dieksekusi dengan benar oleh pemda.

Prioritas kelima, dia menjelaskan, yaitu pembenahan Kepolisian Republik Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum yang humanis dan berpihak kepada hak asasi manusia (HAM). 

Lalu yang terakhir, menurut Kholid, yaitu penegakan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

 "Salah satunya melalui reformasi pembiayaan partai politik untuk menangani masalah high cost democracy (pembiayaan tinggi untuk penyelenggaraan demokrasi)," tuturnya.

Selain itu, Kholid mengungkapkan bahwa ada tiga tantangan demokrasi yaitu prosedural, institusional, dan substansial juga akan diubah AMIN agar memberi rasa keadilan bagi masyarakat di seluruh aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan hukum.

Kholid menegaskan, enam kebijakan itu sudah ada di dalam visi-misi perubahan yang digaungkan pasangan AMIN untuk menjalankan pemerintahan ketika terpilih memimpin Indonesia pada 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. 

Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (ant)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

Pernyataan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengklaim mendapatkan persetujuan dari jaksa pengacara negara untuk melanjutkan proses pengadaan Chromebook dinilai tak sesuai dengan fakta persidangan.
KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data terbaru mengenai kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya. 
Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Pengalaman pahit harus dirasakan oleh Amsal Sitepu, seorang pegiat ekonomi kreatif yang sempat mendekam di balik jeruji besi selama 131 hari. 
Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu merupakan strategi jangka pendek yang terukur. 
Periode Pasca Peak Season Ramadan dan Lebaran Jadi Penentu Keberlanjutan Bisnis Digital

Periode Pasca Peak Season Ramadan dan Lebaran Jadi Penentu Keberlanjutan Bisnis Digital

Setelah periode Ramadan dan Idul Fitri yang menjadi puncak aktivitas e-commerce pada kuartal pertama
Komisi X DPR Kunker ke BPS Sulteng, Fokus Sensus Ekonomi 2026

Komisi X DPR Kunker ke BPS Sulteng, Fokus Sensus Ekonomi 2026

Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (1/4/2026). Kegiatan yang

Trending

Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Pengalaman pahit harus dirasakan oleh Amsal Sitepu, seorang pegiat ekonomi kreatif yang sempat mendekam di balik jeruji besi selama 131 hari. 
Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu merupakan strategi jangka pendek yang terukur. 
JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

Pernyataan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengklaim mendapatkan persetujuan dari jaksa pengacara negara untuk melanjutkan proses pengadaan Chromebook dinilai tak sesuai dengan fakta persidangan.
KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data terbaru mengenai kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya. 
KNVB Resmi Larang 3 Pemain Timnas Indonesia Main di Liga Belanda, Maarten Paes Terbebas

KNVB Resmi Larang 3 Pemain Timnas Indonesia Main di Liga Belanda, Maarten Paes Terbebas

Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, melalui seorang juru bicara, melarang para pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Liga Belanda untuk bermain. Namun, Maarten Paes tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Warga Bekasi dan Sekitar Siap-siap, Dedi Mulyadi Umumkan Apartemen Meikarta Akan Bisa Dicicil Mulai Rp1 Jutaan

Warga Bekasi dan Sekitar Siap-siap, Dedi Mulyadi Umumkan Apartemen Meikarta Akan Bisa Dicicil Mulai Rp1 Jutaan

​​​​​​​Dedi Mulyadi umumkan Apartemen Meikarta bisa dicicil mulai Rp1 jutaan. Warga Bekasi berpenghasilan UMK kini punya peluang miliki hunian yang layak.
Ucapan Jay Idzes Jadi Sorotan Media Bulgaria usai Timnas Indonesia Gagal Juara FIFA Series 2026

Ucapan Jay Idzes Jadi Sorotan Media Bulgaria usai Timnas Indonesia Gagal Juara FIFA Series 2026

Pernyataan kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, menjadi sorotan besar media Bulgaria usai kekalahan tipis skuad Garuda di final FIFA Series 2026. Seperti apa?
Selengkapnya

Viral