Buntut Kapolri sebut Jatim Rawan Pemilu, Cak Imin Blak-blakan Bantah Listyo Sigit: DKI Dulu!

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menyebut Jawa Timur (Jatim) termasuk daerah rawan pada Pemilu 2024. Cawapres AMIN, Cak Imin langsung blak-blakan membantah hal itu. 

Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin katakan, Jawa Timur (Jatim) bukanlah daerah rawan dan memiliki karakter masyarakat yang baik selama penyelenggaraan Pemilu.

Bahkan, Cak Imin tegaskan, bahwa kerawanan mungkin saja hanya untuk kontestan yang akan kalah suara di Jawa Timur.

"Enggak pernah rawan di Jawa Timur, rawan bagi yang mau kalah di Jawa Timur," pungkas Cak Imin saat ditemui di Mangrove Center, Tuban, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023).

"Jawa Timur orangnya fair ya, rawan Pemilu tidak pernah terjadi di sini, malah yang rawan di DKI dulu, Jatim tidak pernah rawan," sambungnya menegaskan.

Baca Juga

Kapolri Rotasi 25 Pati dan Pamen Polri, Dirtipidter Bareskrim Polri hingga Dirnarkoba Polda Metro Jaya Berganti

Sebelumnya diberitakan, bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Jawa Timur menjadi salah satu daerah rawan saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Awalnya Jatim termasuk yang sangat rawan, namun saat ini sudah berubah menjadi rawan, dan juga wilayah Papua menjadi salah satu yang sangat rawan dan kita lihat perkembangannya," ujar Kapolri saat Deklarasi Pemilu Damai di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (28/12/2023).

Kapolri menjelaskan secara khusus indeks kerawanan yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tersebut terus berubah sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada.
 
"Yang paling penting kita tidak boleh under estimate. Oleh karena itu untuk menghadapi situasi seperti itu pentingnya selalu mengimbau masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Untuk itu, kata Sigit, kegiatan deklarasi ini menjadi hal yang penting mengingat pesta demokrasi tinggal dua bulan lagi.

"Kami selalu ingatkan perbedaan yang ada itu jangan kemudian membuat menjadi suatu pengesahan. Jadi perbedaan itu adalah bagian dari demokrasi, bagian dari hak dan tentunya kita harus sama-sama hormati dan itu juga tentunya merupakan dari bagian keberagaman dari demokrasi yang harus kita jaga," pungkasnya.

Menurut Kapolri, jika pemilu bisa berjalan aman dan damai, maka demokrasi kita akan menjadi demokrasi yang baik dan mapan karena persatuan dan kesatuan itu menjadi modal utama bagi siapa pun pemimpinnya nanti untuk melanjutkan program program pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat.

"Kita menghadapi bonus demografi, di mana momentum ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, dan saya kira semuanya sepakat bahwa persatuan dan kesatuan menjadi hal yang harus selalu dijaga," bebernya. (aag)