Sekda Takalar Jual Nama Jokowi Sebut Akan Angkat Jutaan PNS Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres, Ini Reaksi Istana

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut viralnya video Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang membahas janji Presiden Jokowi yang akan mengangkat status tenaga pengajar sebagai CPNS jika Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024, pihak istana buka suara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan bakal mengangkat jutaan pegawai negeri sipil (PNS) jika Prabowo-Gibran menang dalam Pilpres 2024.

Menanggapi itu Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut Presiden Jokowi berjanji mengangkat jutaan PNS tersebut.

"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024," kata Ari kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Ari mengatakan pengangkatan PNS adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sudah lama dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.

Baca Juga

Menteri PKP Ungkap Terobosan Tenor KPR 40 Tahun Telah Disepakati dan Siap Dijalankan

"Dan tentu teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah," ujar Ari.

Ari menegaskan bahwa dalam kunjungan kerja ke daerah, Presiden tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024. 

Menurutnya, semua kegiatan kunjungan kerja Jokowi di daerah sangat terbuka dan bisa dipantau oleh media.

"Pernyataan beliau ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu," terangnya.

Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa konsep netralitas bagi ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai sanksi administratif, teguran dan pidana.

"Dan Presiden sudah menegaskan beberapa kali mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri," jelas dia.

Ari menyebut rekrutmen ASN dilakukan pemerintah tahun 2024 karena ketersediaan anggaran dan kebutuhan rekrutmen pada tahun ini, terutama pada tenaga pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan saat ini.

Lebih jauh soal adanya pernyataan viral Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa Jokowi menjanjikan pengangkatan CPNS jika Prabowo-Gibran menang, Ari mengatakan hal tersebut tidak benar dan tengah dalam pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawas Pemilu.

"Jadi tidak betul ada janji itu. Kalau betul bahwa disebutkan ada janji Presiden terkait dengan rekrutmen PNS yang dihubungkan dengan pemenangan, itu tidak betul. Sudah ada koridornya, Bawaslu daerah sudah bekerja dan tentu saja Kemendagri melalui Irjen sudah menjalankan tugasnya berkaitan dengan ini," jelasnya.

Sekda Takalar Jual Nama Jokowi

Viral video Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi diduga berkampanye saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa' Takalar, Sulawesi Selatan.

Dalam video itu, Hasbi membahas janji Presiden Jokowi yang akan mengangkat status tenaga pengajar sebagai CPNS dan program itu akan dilanjutkan kalau anaknya menang pilkada. Omongan itu diduga kuat mengarah ke Prabowo-Gibran.

"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, InsyaAllah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang," kata Hasbi, seperti dilihat, Senin (15/1/2024).

Adapun anak Jokowi yang ikut kontestasi pemilihan umum adalah Gibran Rakabuming Raka yang kini berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Selain itu, Hasbi juga mengeluh kalau pihaknya kesulitan mencari dana untuk menggaji guru PPPK.

"Setengah mati ini kami mencari di mana ini belanja untuk penggajian PPPK-nya. Jadi bersyukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada, tapi mohon maaf yang belum terangkat, tunggu pengangkatan CPNS," katanya.

"Kita tidak mau menambah beban APBD, kita mau APBN dari pusat bertambah untuk penggajian PPPK," pungkasnya.

Merespons itu, Hasbi membantah dirinya berkampanye, sebab dia tak mengajak para guru yang hadir pada acara Rembuk Guru di Takalar untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu. 

"Yang saya sampaikan adalah program presiden," kata Hasbi.

Sementara Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menuturkan bahwa pihaknya sudah meminta ke Bawaslu Takalar untuk menelusuri atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. 

Saiful mengaku belum bisa menilai apakah tingkah Hasbi itu melanggar aturan pemilu atau tidak, karena Bawaslu Takalar juga masih menelusuri materi tersebut dan untuk menjatuhkan vonis ada tahapannya. (ebs/muu)