Yenny Wahid Minta Jokowi Ambil Cuti Kalau Ingin Turun Kampanye Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil cuti sebagai kepala negara apabila ingin ikut kampanye pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Yenny meminta kepada Jokowi untuk tidak menggunakan fasilitas negara dan memberikan alasan sedang melakukan kunjungan kerja kepresidenan.

“Sebetulnya kalau Pak Jokowi ingin membantu putranya maka beliau harus cuti dulu. Tidak boleh memakai tameng seolah-olah melakukan kunjungan dinas,” kata putri Gus Dur itu di Stadion GBK, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Yenny Wahid saat di Stadion GBK, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024)/ tim tvOnenews/Syifa Aulia

“Apalagi kalau kemudian sampai mengeluarkan simbol-simbol langsung seperti yang kita saksikan ada dua jari mengacung dari balik mobil padahal itu adalah mobil dinas,” lanjutnya.

Yenny menambahkan pihaknya tidak melarang bila Jokowi mengkampanyekan Prabowo-Gibran. Namun, pihaknya secara tegas meminta agar Jokowi mengambil cuti dan tidak memakai fasilitas negara. 

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

“Kita sarankan beliau supaya tidak mendapat tudingan negatif telah menggunakan fasilitas negara, kita sarankan cuti dulu,” tegas dia. 

Sebelumnya, heboh soal pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa presiden boleh tidak netral atau mendukung salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. 

"Kan demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh berkampanye, boleh loh memihak, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh pakai fasilitas negara," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Eks Wali Kota Solo itu menjelaskan dalam aturan juga mengizinkan seorang presiden hingga menteri terlibat dalam kampanye.

"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturannya boleh ya silakan. Jangan presiden tidak boleh ini [kampanye]. Berkampanye itu boleh, memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing," ujar Jokowi. (saa)