Pemerintah Diminta Intervensi Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah untuk Melindungi Maskapai dan Pengguna jasa Penerbangan yang Melonjak Saat Mudik Lebaran
- tvOnenews - Rusdi Muslim
tvOnenews.com - Ekosistem penerbangan yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Penerbangan dan Pariwisata meminta pemerintah melakukan intervensi untuk tetap menjaga tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat terbang agar tidak melonjak saat musim mudik Lebaran tahun ini.
"Agar tiket pesawat tetap stabil khususnya saat moment arus mudik Lebaran nanti, dibutuhkan intervensi pemerintah," ujar Ketua Umum GMF Employee Club GMF Aero Asia, Garuda Indonesia group Budi Cahyono.
Budi menegaskan, intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga harga tiket masih dibatas atas-bawah.
"Karena jika pemerintah tidak intervensi dikhawatirkan demain yang terlalu tinggi menyebabkan harga tiket tak terkendali," ujarnya.
Selain itu, kata Budi, harmonisasi semua steakholder ekosistem penerbangan seperti PT Angkasa Pura I dan II, Gapura Angkasa, Airnav, maskapai penerbangan dan lainnya diperlukan agar bisa menekan harga tiket pesawat seminim mungkin dan tidak memberatkan masyarakat.
"Contohnya Pertamina dan Pemerintah dapat menjaga harga avtur agar tidak naik yang akan efek dominonya memicu kenaikan harga tiket pesawat," kata Budi.
Mudik Lebaran tahun ini, ujar Budi, merupakan momentum yang baru bagi dunia penerbangan karena memasuki era normal baru pasca pandemi Covid-19.
"Harapannya semua ekosistem baik maskapai pengelola bandara mendukung kelancaran arus mudik dengan memberikan kemudahan, keamanan dan layanan yang maksimal karena ini momen mendukung pertumbuhan ekonomi bangkitnya dunia penerbangan setelah dihempas badai pandemi," kata Budi.
Upaya mendukung pertunbuhan ekonomi global melalui industri penerbangan menjadi salah satu resolusi yang disepakati bersama untuk sistem penerbangan 2024 yang lebih baik melalui acara urun rembuk seluruh serikat pekerja sektor penerbangan dan pariwisata di kantor Airnav.
Acara urun rembuk itu dihadiri Serikat Pekerja Sektor Penerbangan dan Pariwisata seperti Serikat Karyawan Angkasa Pura 2 (Sekarpura2), Serikat Karyawan Airnav Indonesia (SKYNAV), GMF Employee Club GMF Aero Asia, APG (Asosiasi Pilot Garuda), SP AP1 (Serikat Pekerja Angkasa Pura 1), AK AP1 (Asosiasi Karyawan Angkasa Pura 1), SEKAR ACS (Serikat Karyawan ACS), SEKARGA (Serikat Karyawan Garuda Indonesia), APIC (Asosiasi Pilot Citilink Indonesia), SIPERKASA (Serikat Pekerja Gapura Angkasa), SEKACI (Serikat Karyawan Citilink Indonesia), IKAGI (Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia), SP SARINAH (Serikat Pekerja Sarinah) dan SP TPK Koja & Aliansi SP Pelabuhan.
Menurut Budi, ada lima resolusi yang dihasilkan dalam pertemuan kedua seluruh serikat pekerja penerbangan dan pariwisata, pertama, tantangan global dalam Industri penerbangan tahun 2023 menyaksikan berbagai tantangan global dalam industri penerbangan, termasuk ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi jumlah pengguna jasa penerbangan, perubahan kebijakan regulasi penerbangan, serta dampak pandemi Covid-19 yang masih berlanjut. Tantangan ini berdampak langsung pada kinerja operasional dan keuangan ekosistem penerbangan di seluruh dunia.
Kedua, peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan dan keselamatan. Kepatuhan terhadap standar keamanan dan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama bagi Sektor penerbangan dan ekosistem penunjang. Refleksi terhadap upaya peningkatan kepatuhan, identifikasi risiko keamanan baru, dan pembaruan prosedur operasional merupakan langkah yang krusial untuk memastikan tingkat keselamatan yang optimal bagi seluruh pengguna jasa.
Ketiga, kebutuhan akan infrastruktur yang tersedia dan terkelola dengan baik. Pertumbuhan lalu lintas udara yang terus meningkat menimbulkan tekanan pada infrastruktur Penerbangan dan ekosistem penunjangnya. Refleksi terhadap ketersediaan infrastruktur yang ada, peningkatan kapasitas, serta pengelolaan yang efisien menjadi penting guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
Keempat, peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja. Melalui refleksi atas pencapaian dan hambatan yang dialami pada tahun sebelumnya, dapat diidentifikasi area-area di mana perlunya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja Sektor penerbangan, termasuk upah yang layak, fasilitas kerja yang memadai, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Resolusi untuk tahun 2024 dapat memasukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memastikan adanya perlakuan yang adil dan berkeadilan di tempat kerja. Dengan memahami secara komprehensif latar belakang tersebut. Kegiatan refleksi dan perumusan resolusi untuk Sektor penerbangan pada tahun 2024 diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan bersama, yakni meningkatkan kualitas layanan, keselamatan, dan keberlanjutan Sektor penerbangan di masa depan.
Terakhir, pengelolaan konflik dan peningkatan komunikasi. Dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, penting untuk mengatasi konflik secara konstruktif dan meningkatkan komunikasi antara manajemen dan pekerja. Melalui refleksi terhadap tantangan yang dihadapi pada tahun sebelumnya, dapat diidentifikasi area-area di mana diperlukan perbaikan dalam pengelolaan konflik dan komunikasi di tempat kerja. Resolusi untuk tahun 2024 dapat mencakup komitmen untuk meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.
Ketua Umum Serikat Karyawan Airnav (SKYNAV),M. Zahrudin mengatakan perlunya upaya konsolidasi seluruh serikat pekerja sektor penerbangan dan pariwisata dalam menjawab tantangan ke depan. Konsolidasi juga untuk memastikan keselarasan dan sinergisitas antara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengatakan pentingnya para pihak mengedepankan dialog sosial dalam menyikapi dinamika hubungan industrial dan mencegah adanya perselisihan.
"Disnakertrans Pemprov Banten tentunya akan mengawal optimalisasi hal ini dan memberikan pelayanan prima kepada para pihak," kata Septo.
Masykur Isnan sebagai pemateri lainnya menyampaikan terkait peran serikat pekerja sebagai strategic bussines partner perusahaan, basis intelektualitas perlu dibangun.
"Untuk hal tersebut dan memastikan mewujudnya mutual trust,understanding,respect satu sama lain," ujarnya.
Masykur menyebutkan, tantangan BUMN ke depan diantaranya corporate action,harmonisasi regulasi/kebijakan perlu disikapi dengan objektifitas, transparansi dan fairness.(rmm/chm)
Load more