PPP Tidak Lolos ke Parlemen, Layakkah Mardiono Jadi Kambing Hitam?

tvOnenews.com - Salah satu partai politik terdepan dari Senayan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Parpol berlambang Ka’bah tidak lolos syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen, karena PPP hanya memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87 persen.

Jika kita melihat secara jumlah suara, suara PPP di Pileg 2019 mengantongi 6.323.147 suara atau sekitar 4,52 persen. Artinya, ada sekitar 444.370 suara pergi dari partai yang dipimpin Mardiono itu.

Lalu apa yang dialami oleh PPP beberapa tahun terakhir seperti konflik internal. Dalam beberapa tahun terakhir, PPP tercatat kerap kali dilanda konflik internal, perpecahan elite PPP dalam dukungan pilpres saat kepemimpinan Suryadharma Ali, dualisme kepengurusan Humprey Djemat vs Djan Faridz, kasus korupsi yang menjerat Romahurmuzy (saat itu ketum PPP) hingga pendongkelan Suharso Monoarfa.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mampu meredam konflik dalam tubuh partai. Meskipun dalam perjalanannya, Mardiono harus menelan pil pahit karena PPP tak mampu melenggang ke senayan.

"Jadi kalau soal konfliknya itu bisa diredam, diselesaikan, bisa sementara waktu selesai. Tapi yang jadi masalah PPP sangat kasihan tidak lolos ke Senayan," jelas Ujang saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (13/4/2024). Ujang menyebut, tak lolosnya PPP di Pemilu 2024 inilah yang harus menjadi fokus utama Mardiono.

Secara terpisah Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menambahkan, langkah PPP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sudah tepat. Tugas penting Mardiono saat ini yaitu menyiapkan sejumlah dokumen, bukti dan data-data penting yang dimiliki PPP.

Baca Juga

Kemenkop Ungkap Manajer Koperasi Desa Merah Putih Mulai Aktif Awal Oktober 2026

Penurunan suara PPP sudah terjadi di 5 Pemilu terakhir, inilah perolehan suara PPP:
- Pemilu 1999: PPP berhasil meraih 11,31 juta suara atau 10,72% dari total suara sah nasional. 
- Pemilu 2004, PPP meraup 9,24 juta suara (8,12%).
- Pemilu 2009, perolehan suara PPP kembali turun menjadi 5,54 juta suara (5,33%).
- Pemilu 2014, suara PPP sempat meningkat menjadi 8,12 juta suara (6,53%).
- Pemilu 2019 perolehan suaranya kembali menyusut menjadi 6,3 juta suara (4,53%).

Partai politik, termasuk PPP, memang tak lepas dari gejolak internal. Bertahun-tahun dengan masalah dualisme kepengurusan, pada 2022 lalu, PPP kembali menghangat dengan didepaknya Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum. 

Singkat cerita, PPP langsung menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, Banom, serta pimpinan DPP PPP. Mukernas ini menghasilkan ketetapan memberhentikan Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H.Muhammad Mardiono sebagai PLT (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025.

Melihat penurunan suara yang sudah terjadi sejak lima Pemilu terakhir dan konflik yang kerap ada di tubuh PPP, apakah benar kesalahan ini ada di Mardiono?(chm)