Strategi & Tantangan Pemprov Jatim Turunkan Angka Kemiskinan

“Melalui ketiga strategi yang kita lakukan, alhamdulillah per Maret 2024 mampu menurunkan angka kemiskinan Jawa Timur hingga 206.120 jiwa. Bahkan, penurunan Jawa Timur ini berkontribusi 30,4 persen terhadap penurunan angka kemiskinan nasional," papar Adhy.

Upaya Pemprov Jatim Hadapi Tantangan Tangai Kemiskinan

Terlepas dari pencapaian dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya, Adhy pun mengaku banyak tantangan yang dihadapi Pemprov Jatim. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menangani permasalahan wilayah Jatim yang begitu luas dengan memiliki 38 kabupaten dan kota. Menurutnya, ini menjadi tantangan besar karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan berbeda. Mulai dari yang kronis, sedang, hingga rendah.

"Yang kedua, persoalannya adalah ketersediaan data yang akurat. Karena ini membuat kita kurang efisien dalam penganggaran. Untuk itu kita masih memerlukan beberapa data. Selain DTKS sebetulnya, insya Allah ada data Regsosek yang sudah cukup yang kita bisa olah. Maka kalau ini bisa selesai, sebetulnya tantangan itu semakin berkurang," kata Adhy.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengatur APBD Pemprov Jatim untuk ketersediaan jumlah bantuan sosial di Jatim. Ini penting karena support dalam APBD sangat dibutuhkan baik untuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.

Baca Juga

Dukung Konversi LPG ke CNG, Asosiasi Energi Jatim Desak Pemerintah Utamakan Keselamatan Sebelum Implementasi

“Kami ingin sebanyak-banyaknya bisa teranggarkan. Tapi tentu ada keterbatasan, baik Dana Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim. Memang seharusnya memerlukan minimal 3 kali APBD, baru kita bisa menyelesaikan dengan cepat," terangnya.

Pada kesempatan itu, Adhy juga menjelaskan pentingnya mengatur dan memiliki program-program agar penanganan kemiskinan di Jatim bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan, program harus memiliki target yang terarah.

"Jadi semua program harus targeted. Dimana ketersediaan data dengan multi program yang dibutuhkan harus termapping dengan jelas," tegasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, program harus terintegrasi. Jadi masing-masing program harus saling mendukung dengan satu data yang memang dibutuhkan. Misalnya berbasis keluarga, jadi jika keluarga itu miskin akan didata terkait jenjang pendidikannya, ekonominya, lingkungannya, dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu, yang paling akan membuat nendang sebetulnya adalah terintegrasi dengan baik antara pusat, program-program provinsi dan kebupatan, dan saling simultan," tukasnya.