25 Tahun LMND: Pendidikan Dan Kesehatan Perlu Perbaikan Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka

Sementara itu, Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul, dalam awal sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah harus serius dalam pembangunan manusia Indonesia. Indonesia diperhadapkan pada situasi dimana usia angka produktif penduduknya sekitar 70,72 % yang didominasi oleh milenial dan Gen Z. Namun disisi lain angka pengangguran generasi Z sebesar 9,89 Juta. 

"Selain tingkat pengangguran, persoalan angka putus sekolah disetiap jenjang pendidikan juga menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi persoaln stunting, Bayi meninggal setiap tahun 7.000 akibat kelainan jantung serta kurangnya tenaga dokter di Indonesia, dimana rasio perbandingan per 1000 penduduk yakni 0,71 persen. Kekurangan tenaga dokter menurutku disebabkan oleh biaya pendidikan dokter begitu mahal dan kurangnya perguruan tinggi membuka jurusan/fakultas kedokteran dibeberapa daerah di Indonesia," kata Asrul.

Pembangunan Manusia tidak bisa dipisahkan dari pembangunan Indonesia. 

"Sejatinya pembangunan manusia harus disandarkan pada tujuan berbangsa dan bernegara yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan sosial," ujarnya 

“Dalam catatan LMND, pendidikan nasional masih banyak menemui persoalan seperti kualitas SDM yang masih jauh dari negara-negara maju dan berkembang lainnya serta akses pendidikan yang belum merata terlebih di Indonesia Timur ditambah kita telah memasuki era disrupsi teknologi, hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan," imbuh Asrul. 

Baca Juga

Diduga Nekat Promosikan Haji Ilegal, 10 WNI Ditangkap di Arab Saudi, Pemerintah RI Ogah Intervensi

Untuk itu dalam setahun terakhir ini, kata Asrul, LMND telah menggagas satu peta jalan pendidikan nasional sebagai jalan keluar dari problem pendidikan di bangsa kita. 

“Kemudian beberapa waktu lagi kita akan menghadapi Pilkada, maka bagi seluruh eksekutif wilayah maupun kota untuk menyiapkan diri dalam merespon momentum politik ini dengan mengedepankan gagasan manifesto pendidikan, sebagai syarat dukungan kepada para calon kepala daerah. Kawan-kawan pengurus wilayah dan kota bisa saja melakukan bloking politik kepada kandidat, Namun bloking politik ini pun harus melihat beberapa aspek diantaranya menentukan pilihan kepada calon yang betul-betul serius ingin memperbaiki pendidikan didaerahnya sekaligus memperbaiki tata kelola sumber daya manusia," tandasnya.