RDP dengan DPD RI, FSPPB: Reintegrasi Pertamina Jadi NOC Kunci Kedulatan Energi dan Kemakmuran Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com — Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) inisiatif DPR RI, Selasa (10/11/2026.

Dalam RDPU tersebut, Presiden FSPPB Arie Gumilar menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) FSPPB terhadap draf RUU Migas tanggal 15 Agustus 2026.

Pimpinan Komite II DPD RI Badikenita B.R Sitepu dalam pengantarnya menegaskan, keberhasilan pengelolaan migas nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi pekerja sebagai penggerak utama kegiatan operasional industri energi.

Karena itu, FSPPB dipandang sebagai pemangku kepentingan strategis yang perlu didengar aspirasinya, khususnya terkait penguatan tata kelola BUMN energi, kebijakan pengelolaan migas, dan perlindungan tenaga kerja.

“Komite II ingin mendapatkan informasi dan pandangan yang komprehensif dari Bapak dan jajaran mengenai RUU Migas, agar materi muatan dalam RUU tersebut dapat mempertemukan kepentingan negara, keberlanjutan usaha migas nasional, kesejahteraan pekerja, serta kepentingan masyarakat dan daerah dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional,” ujar pimpinan rapat Badikenita B.R Sitepu.

Sumber :

• Pertamina

Baca Juga

Kompetisi Memasak Pertamina BGCC 2026 Tuntaskan Babak Final, Angkat Tema Kuliner Nusantara

Dukung Revisi, Tapi Harus Ada Perubahan Fundamental

Arie Gumilar menegaskan, FSPPB mendukung perubahan UU Migas, namun dengan perubahan fundamental.

“Ada ketentuan yang kami dukung, ada ketentuan yang kami pertahankan, ada juga yang harus diubah karena bertentangan dengan desain NOC terintegrasi. Ada kelembagaan yang kami usulkan untuk dihapus dan dialihkan, dan ada juga pengaturan baru yang kami tawarkan agar undang-undang ini sungguh menghasilkan kedaulatan energi,” kata Arie.

FSPPB juga mengapresiasi DPD RI yang telah mengusulkan perubahan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029.

Menurut Arie, inisiatif tersebut menunjukkan pembaruan tata kelola migas telah menjadi agenda perjuangan DPD RI sejak awal.

Sumber :

• tvOnenews.com

Perjuangkan Reintegrasi Pertamina

Dalam paparannya, Arie menekankan agenda besar FSPPB, yakni reintegrasi Pertamina untuk kedaulatan energi.

Perjuangan tersebut, kata dia, bukan untuk mengembalikan struktur Pertamina seperti masa lalu, apalagi sekadar membesarkan korporasi demi kepentingan korporasi itu sendiri.