Rakor ke-84 Kalinya, Kemendagri Minta Pemda Tegas dan Mahir Kendalikan Inflasi

tvOnenews.com - Hingga 29 Juli 2024, tercatat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah telah berlangsung sebanyak 84 kali sejak digelar perdana pada bulan September 2022. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) tegas dan mahir mengendalikan inflasi. Materi-materi yang disampaikan di dalam setiap Rakor bisa menjadi program kegiatan strategis yang perlu ditindaklanjuti, baik oleh Pemda maupun kementerian/lembaga (K/L).

“Pada kesempatan pagi hari ini, ini yang ke-84 kali kita mengadakan rapat yang terus-menerus setiap minggu. Oleh sebab itu tentunya harapannya sudah banyak yang kita lakukan dan melaksanakan perubahan dan program jangka panjang hampir dua tahun,” katanya pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (29/7/2024). 

Tomsi menekankan agar Pemda tidak bersikap sebagaimana pemadam kebakaran yang bertindak hanya sesaat dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan penuh perencanaan. Untuk itu, dirinya mengingatkan Pemda agar tidak jatuh ke lubang yang sama dalam pengendalian inflasi. Sebab pola-pola grafik inflasi selama 5 tahun telah bisa dianalisis dan grafiknya cenderung sama setiap tahun.

“Tidak henti-hentinya saya mengingatkan kembali bahwa kita selalu memiliki grafik yang sama setiap tahun. Saya pelajari semua berkaitan dengan beras, bawang, cabai, lima tahun ke belakang, itu kurang lebih di bulan-bulan itu turun dan utamanya yang naik,” ujarnya.

Begitu juga dengan distribusi komoditas, Tomsi masih melihat terdapat berbagai gangguan dan ketidaklancaran. Dia meminta Pemda untuk melakukan evaluasi di daerah masing-masing. Bila terdapat petugas yang bertanggung jawab tidak cakap, dia meminta agar diganti atau dilakukan penyegaran dengan lebih dulu mengusulkan pada pimpinan.

Pentingnya perencanaan juga berlaku berkaitan dengan pengadaan barang-barang impor. Menurutnya, timeline distribusi yang tepat waktu perlu diperhatikan, sehingga tidak dipermainkan oleh para distributor nakal. Dia menekankan, K/L dan Pemda perlu ketegasan dalam merespons kondisi tersebut. “Saat kita butuhkan barang itu berkurang atau kosong itu sama saja mereka-mereka mempermainkan kita. Jadi ketegasan ini perlu, hukuman bagi mereka juga perlu, supaya ini yang ke-84 kali harusnya kita sudah mahir,” ungkapnya.

Baca Juga

Gelar Media Talk, BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Komunikasi Kebijakan Publik di Era Digital