Mentan Amran Gerak Cepat Pimpin Optimasi Lahan di Kalimantan Tengah

tvOnenews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bergerak cepat memulai gerakan optimasi lahan (Oplah) seluas 500.000 hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng). Gerakan ini merupakan upaya pemerintah dalam membuat lumbung pangan nasional sekaligus mengantisipasi darurat pangan global.

"Presiden terpilih memerintahkan kepada saya untuk bergerak cepat mengatasi darurat pangan. Kenapa? Karena pangan tidak bisa ditunda dan sangat krusial," ujar Mentan saat meninjau optimasi lahan (Oplah) di wilayah Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu, 28 Agustus 2024.

Sebagai gambaran, Mentan menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan anggaran tahun 2025 khusus untuk pengoptimalan program Oplah seluas 1 juta hektare. Termasuk 500.000 di antaranya lahan yang ada di Kalimantan Tengah. Dia ingin, program ini berhasil dan menjadi catatan sejarah bagi bangsa Indonesia.

"Gerakan ini sudah lama direncanakan sejak jaman kemerdekaan. Namun kita baru mulai hari ini dan harus berhasil. Mudah-mudahan 2 hingga 3 tahun ke depan ini menjadi kenyataan dan kita tidak perlu mengimpor beras," katanya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moh. Arief Cahyono menambahkan bahwa program oplah tersebar di sejumlah provinsi. Di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Merauke dan Sumatera Utara.

"Yang pasti Pak Menteri ingin mempersiapkan agar lahan yang ada di Kalimantan Tengah ini betul-betul dikelola dengan baik yang mana ini bagian dari upaya kita untuk melakukan antisipasi darurat pangan," katanya.

Baca Juga

Kemenhut Bongkar Modus Jual Beli Kawasan Hutan Lindung di Luwu Timur, 3 Pelaku Ditangkap

Menurut Arief, pemerintah sampai saat ini terus bekerja memaksimalkan semua potensi lahan di seluruh Indonesia. Ke depan, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan swasembada hingga menjadi lumbung pangan dunia.

"Apabila ini sudah bisa diselesaikan dan dikerjakan oleh Kementerian Pertanian maka tidak ada lagi kekhawatiran kita terhadap stok beras. Kita juga berharap tahun depan sudah tidak ada lagi impor beras dan kita sudah bisa swasembada dalam 1 - 2 tahun ke depan," jelasnya.(chm)