Sowan Usai Sertijab, MenPPPA Arifatul Choiri Fauzi Dapat Pesan Khusus dari PBNU

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (MenPPPA), Arifatul Choiri Fauzi menyambangi Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Senin (21/10/2024).

Wanita yang merupakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU ini mengatakan kedatangannya memiliki maksud sowan kepada sesepuh PBNU.

“Ya, namanya sebagai kader NU, sebagai keluarga besar NU, kebetulan saya mendapatkan amanat untuk bergabung di Kabinet Merah Putih. Maka, ini adalah tradisi di NU untuk sowan kepada sesepuh. Jadi, kami memang sudah niatkan untuk silaturahmi, untuk meminta arahan, bimbingan,” kata Arifatul, kepada awak media.

Lebih lanjut Arifatul dalam kunjungannya ini mendapatkan pesan khusus dari Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf untuk bekerja dengan baik. Hal ini dikarenakan dirinya menjabat di bidang perempuan dan anak. 

“Ya, pesan khususnya tadi bahwa karena ini amanah juga, bukan amanah yang ringan, maka kami diminta untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat-kuatnya, karena persoalan perempuan dan anak-anak ini cukup lumayan kompleks. Jadi, kami diminta untuk bekerja keras,” jelas Arifatul.

Baca Juga

Awal Mula Penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran di Sukoharjo, Ternyata Berawal dari Warung Mi Babi

Sementara itu Arifatul mengaku semangat mengemban tugas sebagai Menteri PPPA lantaran dirinya dapat berkontribusi untuk mengatasi masalah perempuan dan anak.

“Saya jadi semangat ya, karena naluri keibuan mungkin ya, begitu saya diminta untuk menjadi menteri di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Jadi, saya tergerak bagaimana persoalan-persoalan yang selama ini menimpa anak-anak, kemudian ibu-ibu yang secara ekonomi dan lain sebagainya terpinggirkan, bagaimana kita bisa menguatkan,” tegas Arifatul.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak (MenPPPA) periode 2019-2024, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga meminta aktivis isu perempuan dan anak dari seluruh Indonesia melanjutkan komitmen dalam mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak hingga ke pelosok Tanah Air. 

Hal itu disampaikan Bintang menjelang dimulainya periode kabinet pemerintahan 2024-2029, Minggu (20/10). 

Bintang menyampaikan apresiasi terhadap komitmen aktivis perempuan dan anak yang telah mendampinginya dan jajaran KemenPPPA selama lima tahun ini.

"Rekan-rekan di daerah yang paling tahu permasalahan di akar rumput. Selama ini kalian aktif memberikan masukan bagi kami, dan menjadi perpanjangan tangan bagi kami dalam melaksanakan kerja-kerja perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok rentan di daerahnya masing-masing," ucap Bintang. 

Meskipun begitu, menurut Bintang, lima tahun adalah waktu yang singkat untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak yang kompleks dan multisektoral.

"Oleh karenanya, kami membutuhkan masukan dan komitmen lebih lanjut dari rekan-rekan agar bisa dititipkan kepada kepemimpinan berikutnya," tutur Bintang.

Bintang mengklaim bahwa selama lima tahun ini sudah banyak program dan kebijakan yang diupayakan oleh KemenPPPA, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput.

Mulai dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang telah tersebar di lebih dari 2000 desa, dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan tata kelola one stop services bagi korban kekerasan sesuai dengan mandat UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), hingga digelontorkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Fisik bagi Perlindungan Perempuan dan Anak. 

“Kami menitipkan kepada rekan-rekan untuk dapat mengawal pendampingan bagi korban kasus kekerasan. Sejak tahun 2021 kami sudah menggelontorkan DAK PPA Non Fisik yang bisa digunakan untuk penjangkauan, pendampingan hukum, hingga visum bagi korban kekerasan. Di tahun 2025 kami juga menggelontorkan DAK PPA Fisik sebesar 122 miliar yang dapat digunakan untuk renovasi rumah aman dan UPTD PPA di daerah masing-masing,” paparnya. 

Selanjutnya, Bintang juga membeberkan keberhasilan dalam menangani isu perkawinan anak melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu 8,74 persen dengan capaian di tahun 2023 mencapai 6,92 persen. Menurut Bintang, pencapaian tersebut tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi dengan aktivis, tokoh adat, dan tokoh agama di berbagai daerah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat.

Meski angka perkawinan anak berhasil diturunkan, Bintang mengatakan, permasalahan dispensasi kawin dan kawin tangkap di daerah masih saja ditemukan sehingga masih perlu dikawal bersama untuk menuntaskannya.

“Saya merasa masih banyak pekerjaan rumah dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi kita sudah melihat praktik baik di berbagai daerah, bahkan hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kita sesama perempuan harus terus bekerjasama dan mendukung satu sama lain agar dapat mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga negara termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya,” tukasnya. (ars/aes)