Sore Ini, Presiden Prabowo Panggil Para Menteri hingga Wantimpres ke Istana

tvOnenews.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin langsung Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan pantauan tim tvOnenews.com, deretan menteri, kepala lembaga, hingga jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mulai berdatangan dan memasuki area Istana sejak pukul 14.00 WIB.

"Kami dari Wantimpres—ketua, wakil ketua, sekretaris, dan seluruh anggota—diundang langsung untuk mengikuti sidang kabinet," ujar Ketua Wantimpres, Pratikno, dikutip dari Antara.

Sumber :

• ANTARA

Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Sarmudji mengonfirmasi telah menyiapkan laporan komprehensif terkait perkembangan sektor industri domestik untuk disampaikan di hadapan Presiden.

"Kalau ada kesempatan melaporkan, tentu kita laporkan. Namun kita tunggu arahan Presiden seperti apa terhadap sektor perindustrian," jelas Sarmudji.

Baca Juga

Soal Jumlah Anggota Wantimpres, Pakar Hukum Tata Negara: Langkah Presiden Prabowo Sah dan Konstitusional

Sejumlah pejabat tinggi negara tampak hadir memenuhi agenda rapat vital ini, di antaranya:

Menteri & Kabadan: Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menperin Sarmudji, Mendag Budi Santoso, Menhut Raja Juli Antoni, Mendes PDT Yandri Susanto, Menkes/Kependudukan Wihaji, Menpan-RB Rini Widyantini, Menhub/Menkum Supratman Andi Agtas, Mensos Saifullah Yusuf, serta Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan.

TNI/Polri & Lembaga: KSAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita, Ketua OJK Frederica Widyasari Dewi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, hingga Wamen ESDM Yuliot Tanjung.

Wantimpres: Ketua Wantimpres Pratikno beserta anggota Wantimpres Rocky Gerung.

Sumber :

Agenda Utama: Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan

Sidang Kabinet Paripurna yang dimulai tepat pukul 15.00 WIB ini difokuskan sebagai ruang evaluasi menyeluruh atas capaian dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rapat ini menjadi momentum taktis bagi Kepala Negara untuk mengukur efektivitas program-program prioritas nasional, memperkuat efisiensi anggaran, serta memberikan instruksi langsung terkait percepatan target strategis pemerintahan ke depan.