DPRD Kotim Minta Pemkab Agar Tuntaskan TPP ASN Dalam 1 Tahun Anggaran

tvOnenews.com - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rimbun ST, kembali mengingatkan kepada eksekutif agar pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Hal ini sudaj dipertegas dalam Permendagri Nomor 15 yang menjadi pedoman penggunaan APBD 2025.

"Perlu menjadi catatan bagi kita semua bahwa TPP ASN dan lainnya wajib diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Kita harus mengecek kembali agar tidak ada lagi TPP yang terutang pada tahun depan," kata Rimbun, Selasa (22/10/2024).

Pada tahun lalu dewan masih bisa memahami kondisi keuangan dari waktu itu, jadi bisa diajukan untuk dibayar di tahun ini. Tapi kedepannya eksekutif harus lebih disiplin karena kita berada dalam masa transisi pemerintahan.

"Kami di DPRD juga sedang menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Diharapkan, pembahasan APBD 2025 pada bulan November nanti bisa berjalan lancar tanpa kendala," ujarnya.

Menanggapi pernyataan ketua DPRD Kotim, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Sanggul Lumban Gaol mengatakan, salah satu kendala kenapa pencairan TPP ASN menjadi sedikit terhambat, yaitu adanya dana transfer yang tertahan di tingkat provinsi.

"Insya Allah kita berdoa saja agar semuanya berjalan lancar. Sebenarnya dana kita ada, tapi banyak tagihan dan transfer dana (TF) dari provinsi belum diberikan. Ini menjadi masalah karena sebagian dana TPP berasal dari bagi hasil pajak daerah yang seharusnya ditransfer dari provinsi," ujar Sanggul.

Baca Juga

Sejumlah Daerah Masih Kekurangan Guru, DPR Desak Presiden Prabowo Angkat Semua Guru Jadi ASN

Menurutnya, dana bagi hasil tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan penundaan transfer tersebut dapat mempengaruhi pencairan TPP ASN di Kotim. Ia berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan agar alokasi anggaran 2025 tidak terganggu.

Dengan perhatian serius dari DPRD dan Pemkab Kotim, diharapkan TPP ASN dapat dibayarkan tepat waktu pada tahun anggaran berjalan, tanpa harus menumpuk beban kewajiban di tahun berikutnya.(chm)