Pimpin Langsung High Level Meeting, Pj. Gubernur DKI Jakarta Tunjukkan Komitmen Kuat Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Daerah

Hingga akhir 2024, inflasi di Provinsi DKI Jakarta diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan aktivitas ekonomi yang meningkat khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun, inflasi Jakarta diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 2,5%  ±  1%.  Beberapa komoditas pangan diprakirakan masih mengalami tren kenaikan harga ke depan seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat pada Hari Raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 serta implikasi perubahan harga komoditas global.

Sumber :

• Istimewa

Dorong Percepatan Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Arlyana Abubakar menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Hal ini sebagai bagian dari transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Capaian terbaru tersebut menunjukkan bahwa Indeks ETPD DKI Jakarta meningkat dari 91,5% pada semester I 2022 menjadi 98,3% pada semester I 2024.

"Kenaikan ini merupakan hasil dari berbagai inisiatif strategis yang telah dilakukan, termasuk pengembangan layanan digital serta perluasan kanal pembayaran digital yang semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Salah satu inovasi yang akan segera diimplementasikan adalah kartu kredit pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan yang lebih efisien," ujar Arlyana.
 
Menurutnya, sejak TP2DD DKI Jakarta dibentuk pada 2021, terjadi perubahan signifikan dalam preferensi pembayaran transaksi pemerintah daerah. Penggunaan kanal pembayaran digital terus meningkat, dari 35,9% pada 2021 menjadi 57,82% pada Oktober 2024, mencatatkan pertumbuhan sebesar 61%.
 
Pertumbuhan tersebut juga didorong oleh peningkatan penggunaan layanan internet dan mobile banking, yang mengalami lonjakan signifikan sejak awal 2022, ketika masyarakat mulai beralih ke layanan digital setelah pandemi. Selain itu, kanal pembayaran berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) juga semakin populer di kalangan masyarakat, karena keunggulannya yang tidak membebankan biaya Merchant Discount Rate (MDR).
 
"Melihat tren positif ini, Pemprov DKI Jakarta diharapkan memperluas implementasi QRIS di sektor-sektor yang melibatkan interaksi tinggi dengan masyarakat, seperti sektor kesehatan dan transportasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas serta memperkuat sistem pembayaran yang lebih efisien dan ramah pengguna," pungkas Arlyana.