Pimpin Langsung High Level Meeting, Pj. Gubernur DKI Jakarta Tunjukkan Komitmen Kuat Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Daerah
- Istimewa
tvOnenews.com - Pemprov DKI Jakarta bersama Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta melaksanakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/12). High Level Meeting ini membahas upaya Pemprov DKI Jakarta menjaga ketahanan pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (Nataru) di DKI Jakarta. Selain itu, dibahas pula terkait akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Dalam kesempatan ini, hal pertama yang disampaikan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi adalah perkembangan ekonomi di Pemprov DKI Jakarta. "Pada Triwulan III-2024, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 4,93% dibandingkan triwulan yang sama pada 2023 (yoy). Ekonomi Jakarta Triwulan III-2024 tumbuh sebesar 0,23% dibandingkan Triwulan II–2024 (qtq),” ujar Pj. Gubernur Teguh.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur Teguh menjelaskan upaya pengendalian inflasi di DKI Jakarta. Pada November 2024, Jakarta mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,29% (mtm). Menurutnya, tingkat ini sedikit lebih rendah daripada inflasi nasional yang sebesar 0,30%.
“Jakarta mengalami inflasi secara tahunan sebesar 1,58% (yoy) dan secara tahunan kalender sebesar 1,10% (ytd). Pada saat yang sama, lima komoditas utama penyumbang inflasi Jakarta secara bulanan (mtm), yaitu bawang merah, tomat, emas perhiasan, daging ayam ras, dan minyak goreng. Secara tahunan (yoy), lima komoditas utama penyumbang inflasi Jakarta, yaitu emas perhiasan, beras, kue kering berminyak, sewa rumah, dan upah asisten rumah tangga,” paparnya.
Kendati demikian, pada Nataru 2024, Pemprov DKI Jakarta telah memperkirakan harga pangan dalam kondisi stabil dengan kenaikan dan penurunan harga yang wajar. Hal ini disebabkan pasokan dan stok pangan di DKI Jakarta dalam kondisi cukup.
"Stok beberapa komoditas pangan yang tersedia di BUMD dan BUMN di Provinsi DKI Jakarta per tanggal 5 Desember 2024, antara lain beras 206.172 ton, daging sapi 744 ton, daging ayam 705 ton, gula pasir 2.565 ton dan minyak goreng 330 ton. Jadi, TPID Provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi. Dari sisi pengendalian inflasi pangan, TPID Provinsi DKI Jakarta senantiasa memantau perkembangan harga dan kecukupan pasokan untuk menjaga kestabilan harga pangan di Jakarta," jelas Pj. Gubernur Teguh.
Hingga akhir 2024, inflasi di Provinsi DKI Jakarta diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan aktivitas ekonomi yang meningkat khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun, inflasi Jakarta diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1%. Beberapa komoditas pangan diprakirakan masih mengalami tren kenaikan harga ke depan seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat pada Hari Raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 serta implikasi perubahan harga komoditas global.
- Istimewa
Dorong Percepatan Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Arlyana Abubakar menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Hal ini sebagai bagian dari transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Capaian terbaru tersebut menunjukkan bahwa Indeks ETPD DKI Jakarta meningkat dari 91,5% pada semester I 2022 menjadi 98,3% pada semester I 2024.
"Kenaikan ini merupakan hasil dari berbagai inisiatif strategis yang telah dilakukan, termasuk pengembangan layanan digital serta perluasan kanal pembayaran digital yang semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Salah satu inovasi yang akan segera diimplementasikan adalah kartu kredit pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan yang lebih efisien," ujar Arlyana.
Menurutnya, sejak TP2DD DKI Jakarta dibentuk pada 2021, terjadi perubahan signifikan dalam preferensi pembayaran transaksi pemerintah daerah. Penggunaan kanal pembayaran digital terus meningkat, dari 35,9% pada 2021 menjadi 57,82% pada Oktober 2024, mencatatkan pertumbuhan sebesar 61%.
Pertumbuhan tersebut juga didorong oleh peningkatan penggunaan layanan internet dan mobile banking, yang mengalami lonjakan signifikan sejak awal 2022, ketika masyarakat mulai beralih ke layanan digital setelah pandemi. Selain itu, kanal pembayaran berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) juga semakin populer di kalangan masyarakat, karena keunggulannya yang tidak membebankan biaya Merchant Discount Rate (MDR).
"Melihat tren positif ini, Pemprov DKI Jakarta diharapkan memperluas implementasi QRIS di sektor-sektor yang melibatkan interaksi tinggi dengan masyarakat, seperti sektor kesehatan dan transportasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas serta memperkuat sistem pembayaran yang lebih efisien dan ramah pengguna," pungkas Arlyana.
Untuk mempercepat transformasi digital, Pemprov DKI Jakarta telah menyusun Roadmap Implementasi ETPD 2025-2029. Roadmap ini dirancang dengan rencana aksi komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota cerdas (smart city) dan kota global berdaya saing tinggi.(chm)
Load more