Pengamat Sebut Usulan Jaksa Sebagai Asas Dominus Litis dalam Rancangan KUHAP Perlu Dikaji Ulang

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan usulan Jaksa untuk memasukkan asas dominus litis dalam Rancangan KUHAP sebaiknya ditolak.

“Karena Jaksa sebagai penuntut sedangkan untuk melakukan penyidikan merupakan kewenangan Polisi,” tegas Fernando Emas dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Dia menambahkan, kalau asas dominus litis dimasukkan dalam RKUHAP maka pengendalian perkara ada di Jaksa sehingga Polisi melakukan penyidikan berdasarkan arahan dan keinginan Jaksa.

“Selama ini sudah diatur dalam KUHAP koordinasi antara Jaksa dengan Polisi dalam penyidikan suatu perkara. Hanya perlu mengatur lebih rinci dan jelas mengenai koordinasi antara Polisi dan Jaksa mengenai penyidikan suatu perkara,” terangnya.

Fernando juga menuturkan bahwa sangat dimungkinkan Jaksa akan melakukan intervensi penanganan perkara kalau asas dominus litis dimasukkan dalam RKUHAP karena ada tumpang tindi kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa.

“Masing-masing lembaga negara atau aparat penegak hukum (APH) diberikan kewenangan masing-masing berdasarkan KUHAP hanya butuh pembenahan dan pengaturan lebih jelas mengenai penanganan suatu perkara,” pungkas dia.(lkf)

Baca Juga

Program Strategis Nasional Harus Dikawal Dengan Kritik yang Konstruktif dan Berbasis Solusi