Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Lokasi PSK Terbanyak di Indonesia, Respons MUI: Astaghfirullah

Bandung, tvOnenews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) mendorong agar Pemerintah Provinsi Jabar bersama Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas praktik prostitusi.

Sebelumnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Barat menjadi daerah peringkat pertama di Indonesia dengan tempat pekerja seks komersial (PSK) terbanyak. Total ada 79 lokasi PSK.

Menurut Ketua Bidang Hukum MUI Jabar, Iman Setiawan Latief mengaku sangat kaget dengan data yang dikeluarkan BPS tersebut.

Sebab kata dia, selama ini Jawa Barat dikenal dengan masyarakat yang agamis 

"Kalaupun benar, maka kita selayaknya mengucap Astagfirullahal adziim (semoga Allah swt memberikan ampun kepada kita semua), hal ini sangat mengganggu dan mengusik kita sebagai warga Jabar, yang sebagian besarnya bersikap dan bersifat agamis," katanya, Rabu(12/2/2025). 

Iman Setiawan menjelaskan dalam agama Islam, prostitusi merupakan perbuatan menyimpang yang dilarang dan hukumnya haram karena melanggar ajaran Islam.

Baca Juga

KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp16,39 Miliar ke Pemprov Jabar

"Prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam menekankan kesucian hubungan antar sesama manusia dalam konteks pernikahan. Islam mendorong hubungan yang sah melalui pernikahan yang diatur sesuai syariat, dan prostitusi dianggap sebagai penyimpangan dari tujuan tersebut," kata dia.

Menurutnya, seksualitas dalam Islam dilihat sebagai anugerah yang harus digunakan dalam kerangka pernikahan yang sah, untuk menjaga keturunan dan keharmonisan rumah tangga. 

"Prostitusi, yang mengarah pada hubungan seksual di luar pernikahan, dianggap sebagai penyalahgunaan dan penyimpangan dari perintah Allah SWT," katanya.

Selain itu, prostitusi juga dapat meningkatkan risiko kerusakan mental dan spiritual serta penyebaran penyakit menular seksual yang sangat berpotensi merusak tatanan sosial. 

"Islam mengajarkan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," katanya. 

Kondisi ini, kata dia, menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder mulai dari, pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat maupun masyarakat Jabar secara keseluruhan. 

MUI Jabar pun mendesak agar seluruh stakeholder di Jabar melakukan langkah-langkah pencegahan melalui pembinaan masyarakat, pendidikan, dan peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai agama. 

Gubernur Provinsi dan Walikota/Bupati yang baru akan dilantik, kata Iman, harus memiliki komitmen untuk menindak tegas praktik prostitusi agar masyarakat Jabar terhindar dari jalan negatif.