Buat Heboh, Instagram Gibran Follow Akun Judi Online, Setwapres Ceritakan Riwayatnya

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan kabar viralnya Instagram Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mem-follow akun judi online (Judol).

Sontak, kabar itu langsung menyedot banyak perhatian hingga menuai komentar dari warganet di sosial media.

Bahkan, membuat Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) angkat bicara soal insiden tersebut ke publik.

Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) kemudian beberkan riwayat soal indisen tersebut. Kata Setwapres, berdasarkan hasil penelusuran digital, akun yang dimaksud dibuat sejak November 2022 dan telah mengganti nama akun sebanyak tujuh kali. 

"Riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan merupakan akun yang memuat konten yang tidak sesuai seperti sekarang ini, melainkan akun biasa yang kemudian mengalami perubahan identitas," tulis keterangan resmi Setwapres, Rabu (4/6/2025).

Baca Juga

Gibran Masih Menjalankan Tugas sebagai Wakil Presiden, Yusril: Belum Ada Kekosongan Jabatan Wapres

"Dan @gibran_rakabuming mengikuti akun tersebut sebelum terjadi perubahan identitas dan isi kontennya seperti saat ini. Bahkan terpantau beberapa nama tokoh publik juga mengikuti akun tersebut," tambahnya.

Tak hanya itu, Setwapres juga jelaskan fenomena perubahan akun di media sosial bukan hal yang baru. Menurutnya, akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut sering kali diperjualbelikan, bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu.

"Sebagai tindak lanjut, akun tersebut kini telah di-unfollow oleh @gibran_rakabuming segera setelah diketahui bahwa akun tersebut memuat konten yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku," ucapnya.

Setwapres juga telah melaporkan akun judol tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk segera diblokir.

"Akun tersebut juga telah dilaporkan ke Kementerian Komdigi agar dapat segera diblokir atau ditutup, sehingga tidak terus menyebarkan konten yang merugikan masyarakat," bebernya. (aag)