Soroti Budaya Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum, BEM Universitas Madura Panggil Eks Wakil Ketua KPK

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura menyelenggarakan Seminar Hukum Nasional bertajuk “Membedah Anatomi Korupsi di Indonesia: Dari Budaya Kekuasaan Hingga Lemahnya Penegakan Hukum”.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi kritis untuk menyoroti persoalan korupsi yang masih mengakar dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seminar yang digelar di Gedung Laboratorium Bersama tersebut menghadirkan Wakil Ketua KPK 2019-2024, Nurul Ghufron, sebagai narasumber utama. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Moh. Khomarul Wahyudi.

Dalam pemaparannya, Nurul Ghufron menegaskan bahwa persoalan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan kelemahan sistem atau regulasi, melainkan terletak pada kekuasaan yang tak terkendali.

"Korupsi itu penyakit utamanya bukan soal sistem, tapi soal kekuasaan yang tidak dikontrol. Ketika kekuasaan mutlak dan tidak diawasi, maka korupsi tumbuh subur," ujar Ghufron.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, kampus, pesantren, hingga organisasi sipil, dalam upaya memberantas budaya korupsi yang telah mengakar.

Baca Juga

Anak Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Madura, Izet Alfian Fatahillah, menyampaikan bahwa penyelenggaraan seminar ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa untuk menjadi motor penggerak pengawalan hukum dan keadilan.

"Keadilan dalam penegakan hukum, khususnya terkait korupsi, masih belum terlihat nyata. Kami ingin terus menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus adil dan berpihak pada rakyat," kata Izet.

Ia juga menyinggung kondisi lokal di Kabupaten Pamekasan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari wakil rakyat. 

Di hadapan pimpinan DPRD, Izet menyoroti ketidakseimbangan anggaran, seperti peningkatan belanja pegawai di tengah turunnya pendapatan daerah dan menurunnya kualitas pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa lintas fakultas dan menghadirkan diskusi yang dinamis. Peserta antusias mengulas berbagai dimensi korupsi, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari perspektif budaya dan sosial.

Diskusi berkembang hingga membahas budaya permisif terhadap korupsi, loyalitas buta terhadap kekuasaan, serta lemahnya sistem pengawasan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

Seminar ini diharapkan menjadi pemantik kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa untuk terus bersuara dan terlibat aktif dalam pembenahan sistem hukum dan pemberantasan korupsi.