Sengketa Tanah di Painan Sumbar, Pemilik Lahan Tempuh PK Demi Keadilan yang Hilang

"Diduga pembeli lahan objek perkara yang sekaligus menjabat sebagai wakil bupati pada saat itu turut terlibat dalam jual beli jalan raya provinsi berdasarkan bukti Akta Jual Beli No. 59/2016 Notaris PPAT Enyda, S.H., Mkn yang menjelaskan sepadan dari tanah objek perkara berbatasan dengan laut yang mana jalan raya tersebut termasuk dalam AJB No. 59/2016 tersebut," ungkap Restu 

Putusan Pengadilan Negeri Painan tidak memasukan pertimbangan hukum mengenai Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada 16 Juni 2023, yang faktanya Pihak Nagari yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut adalah Wali dari Kenagarian Sungai Nyalo, Dimana hal ini menandakan bahwa objek perkara berada di bawah wilayah administrasi Kenagarian Sungai Nyalo, bukan Kenagarian Mandeh.

"Patut diduga kuat adanya intervensi kepada Wali Nagari Mandeh untuk mengeluarkan surat keterangan penguasaan fisik tanah objek perkara, sedangan tanah objek perkara tersebut beradai di wilayah administrasi Kenagarian Sungai Nyalo," tandasnya.

Kepemilikan-kepemilikan lahan disekeliling objek perakara dimiliki oleh suku Chaniago, sedangan Sdr. Apri (selaku Penjual) bukan dari suku Chaniago, yang faktanya Sdr. Apri hanya dipinjamkan lahan untuk digarap oleh Suku Chaniago, yang akhirnya dijual kepada Sdr. Rusma Yul Anwar. 

"Sdr. Andre Rakhim selaku pemilik lahan yang berhak atas objek perkara berharap Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan secara objektif alasan-alasan PK yang diajukan oleh Sdr. Andre Rakhim, sehingga dapat menetapkan Sdr. Andre Rakhim sebagai pemilik lahan yang berhak atas objek perkara," tandasnya. (ebs)

Baca Juga

Langkah Penting Lindungi Bukti Kepemilikan Rumah agar Legal dan Bebas Sengketa