Tak Libatkan BPD, SK Penjabat Kades Tamainusi Dinilai Cacat Hukum

“PJS belum dilantik, belum ada serah terima jabatan dengan pelaksana tugas sebelumnya, dan kepala desa definitif juga belum diberhentikan secara resmi. Masa jabatannya memang berakhir April, tetapi sesuai peraturan perpanjangan dua tahun, mestinya ia masih menjabat,” ujar Abidin.

Kemelut Pj Kepala Desa ini kian kusut sehingga dinilai berpotensi menimbulkan konflik horizontal. “Tamainusi sedang tidak baik-baik saja, rawan terjadi gesekan. Kami mendesak Bupati segera mengaktifkan dan melantik kembali kepala desa definitif, saudara Ahlis. (ebs)

Baca Juga

DPR Sebut Tenaga Kerja Lokal Masih Dominasi Industri di Morowali, TKA Di Bawah 10 Persen