Resmi! Mendagri Tito Karnavian Lantik Dewan Pengurus Apkasi Masa Bhakti 2025-2030

tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi melantik jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk masa bakti 2025-2030 di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Kamis (17/07/2025). Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di bawah Ketua Umum Bupati Lahat, Bursah Zarnubi.
 
Dalam susunan pengurus inti, Bupati Bandung Dadang Supriatna ditetapkan sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menjabat Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal.

"Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penasihat Apkasi, dengan ini mengukuhkan secara resmi bapak dan ibu bupati sebagai pengurus Apkasi masa bakti 2025-2030," ujar Tito dalam sambutannya.

Tito tak hanya memberikan ucapan selamat, tetapi juga menekankan pentingnya komitmen dan integritas dalam menjalankan organisasi. Ia memimpin langsung pembacaan janji pengurus, yang diikuti serentak oleh seluruh bupati terpilih. "Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," ikrar tersebut menggema di ruang pelantikan.

Mendagri Tito berharap, Apkasi dapat menjadi garda terdepan dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah, mendukung visi Indonesia Emas 2045. "Kekompakan dan pengabdian tanpa pamrih menjadi kunci," tegasnya. Acara yang digelar dengan khidmat ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain anggota DPR-DPD RI, Menko Pangan, Menteri Desa dan PDT dan wakilnya serta para gubernur. Suasana meriah pun terasa, menandai awal kerja baru Apkasi untuk lima tahun ke depan.

Mendagri secara eksplisit menyampaikan akan selalu mendukung pemerintah daerah. Ia menyarankan permasalahan-permasalahan daerah kabupaten diinventarisir dengan baik, kemudian bersama Apkasi didiskusikan, sehingga inti sarinya bisa disampaikan kepada pemerintah. “Buatlah semacam sarasehan, bila perlu undang saya, dan saya siap hadir bersama Dirjen. Ajak juga asosiasi lain, sampaikan rumusan yang konkret kepada,” saran Tito.

Dalam kesempatan memberikan sambutan, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan berbagai aspirasi para Bupati secara langsung kepada Mendagri, baik itu soal otonomi daerah, berbagai aturan perundang-undangan, hingga soal kesejahteraan para Bupati. Bupati Lahat ini juga menyoroti peran daerah kabupaten dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, termasuk soal dukungan terhadap program Nasional Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita.

“Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang kita banggakan pada tahun 1999 lalu, amanat reformasi dan cita-cita para pendiri bangsa, sudah makin jauh dari harapan. Semangat desentralisasi dan otonomi daerah sudah pupus di tengah guyuran begitu banyak regulasi. Daerah sudah kehilangan marwahnya di daerah. Banyak urusan yang seharusnya dikelola daerah, harus tunduk dengan pusat,” curhatnya.

Isu resentralisasi atau penarikan kembali kewenangan daerah ke provinsi dan pusat, juga menjadi salah satu catatan penting sambutan Bursah. Menurutnya, para Bupati saat ini hampir tidak memiliki kewenangan di daerah sehingga kesulitan memanfaatkan potensi daerahnya untuk berinovasi, berkreasi dan menyejahterakan masyarakatnya. 

Selain soal desentralisasi, Bursah juga menyoroti posisi daerah kabupaten/kota yang dianggap ‘anak buah pusat’ dalam berbagai proyek strategis Nasional. Padahal, kabupaten merupakan ujung tombak dan garda terdepan dalam pengentasan berbagai permasalahan bangsa. “Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dalam Retreat di Magelang, 60% kegiatan nasional ada di kabupaten. Tentu ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Bursah pun meminta dukungan Mendagri agar otonomi seluas-luasya seperti amanat UU Otonomi Daerah Tahun 1999 dijadikan patokan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. “Otonomi Daerah dan desentralisasi yang seluas-luasnya tidak ada kata tawar menawar, harus di-delivery ke pemerintah kabupaten. Agar daerah bisa memanfaatkan potensi dan kapasitasnya dengan baik. Agar kami para Bupati bisa leluasa berinovasi,” pintanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Bursah juga memaparkan soal ide dan rencana strategis Apkasi dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan membentuk Konsorsium Dana Abadi Bersama. Bila rencana ini mendapat persetujuan, masing-masing kabupaten menyumbang sekitar Rp 30 miliar per kabupaten, sehingga tahap awal akan terkumpul potensi dana sekitar Rp 12 triliun. “Pemerintah Daerah nantinya bisa menggunakan  uang ini sebagai pinjaman bila mengalami kesulitan keuangan,” terang Bursah. 

Pada kesempatan tersebut, Menko Pangan, Zulkifli Hasan, juga menyampaikan sambutan yang meminta para bupati mendukung program swasembada pangan yang sedang digalakkan Presiden Prabowo, termasuk mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

“Saya meminta para Bupati untuk hadir dalam pengarahan dan peluncuran Koperasi oleh Bapak Presiden pada tanggal 21 Juli nani di Klaten,” pinta Menko Pangan.(chm)