Gelar Aksi Unjuk Rasa, Mahasiswa Bawa Lima Tuntutan ke DPRD Provinsi Riau

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah elemen mahasiswa diberbagai daerah masih menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI.

Tak terkecuali, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Pekanbaru bersama organisasi mahasiswa lainnya yang menggelar aksi serupa di Gedung DPRD Provinsi Riau pada Senin (1/9/2025).

Dalam aksinya tersebut, para pendemo menyampaikan lima tuntutan kepada DPRD Provinsi Riau.

Aksi yang berlangsung secara tertib dan kondusif itu turut diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Riau.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora menyampaikan apresiasi atas sikap massa aksi yang mampu menjaga kedamaian sekaligus menegaskan keberanian dalam menyuarakan aspirasi.

“Kami berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa yang hadir. Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tetap konsisten mengawal isu nasional dengan cara yang damai, tertib, dan bermartabat. Inilah wajah sejati gerakan mahasiswa Riau, kritis sekaligus beradat,” kata Givo kepada awak media, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Baca Juga

DPR Setuju Pemerintah Batalkan Sekolah Daring, Belajar Tatap Muka Disebut Lebih Efektif

Givo menekankan aksi damai dan kondusif itu selaras dengan karakter masyarakat Riau yang menjunjung tinggi adat, sopan, santun, dan musyawarah.

“Masyarakat Riau sejak dulu dikenal sebagai masyarakat beradat. Hal itu tercermin dalam aksi hari ini yang berlangsung damai tanpa gesekan. Nilai-nilai budaya ini menjadi modal sosial yang memperkuat gagasan Riau sebagai daerah istimewa. Dengan modal sejarah, sumber daya, dan karakter budaya yang khas, Riau pantas mendapat status khusus dalam bingkai NKRI,” ungkapnya.

Di sisi lain, Koordinator lapangan (Korlap), Muhammad Rifki meminta DPR RI tak hanya menyerap aspirasi.

Tak hanya itu, ia mendesak pemerintah pusat juga menyerap dan merealisasikan aspirasi dari aksi unjuk rasa belakangan yang terjadi.

“Isu yang kami angkat bukan sekadar kepentingan mahasiswa, tetapi kepentingan bangsa. Dari Riau, kami menyerukan agar DPR RI dan pemerintah pusat serius menanggapi tuntutan ini,” ungkapnya. 

Adapun lima tuntutan aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Riau:

1. Mendesak DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

2. Mendesak DPR RI untuk mengevaluasi tunjangan DPR RI serta menyampaikannya secara transparan kepada publik.

3. Mendesak pemerintah melakukan reformasi Polri yang dimulai dari pencopotan Kapolri.

4. Membentuk tim investigasi independen guna mengusut aparat yang represif dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang tidak sesuai SOP.

5. Mendesak kepolisian untuk membebaskan Khariq Anhar tanpa syarat. (raa)