Massa Aktivis Desak KPK Audit APBD Karo 2025, Bupati: Korupsi Musuh Bersama, Kami Benahi 8 Area Intervensi

Sumber :

• Istimewa

Kegiatan tersebut digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK dengan tema penguatan sinergi kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah dalam rangka pemberantasan korupsi.

Dalam sambutannya Antonius menegaskan korupsi adalah masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik.

“Korupsi merupakan masalah serius yang terus berlangsung dan memiliki dampak luas untuk masyarakat dan perekonomian. Korupsi adalah musuh bersama, merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Korupsi menyebabkan kerusakan bagi perekenomian bangsa,” paparnya.

Ia juga menyoroti masih adanya toleransi terhadap praktik korupsi di sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, administrasi kependudukan, dan perizinan.

Baca Juga

Babak Baru Kasus Bupati Pemalang, KPK Geledah 15 Lokasi dan Sita Dokumen Proyek PUPR hingga CCTV Hotel

“Masyarakat kita belum sadar dan masih toleran terhadap korupsi terutama pada pelayanan publik. Sehingga pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit dilakukan,” ujarnya.

Menurut Antonius, korupsi hanya bisa diberantas jika ada kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat.

Sejak awal menjabat, ia mengaku sudah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK melalui pembenahan intervensi di delapan area strategis, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pengawasan, manajemen ASN, hingga optimalisasi pajak daerah.

“Korupsi hanya dapat diberantas apabila adanya kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Bupati Karo.