Publik Desak Penghapusan Permanen Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tingkat Kabupaten dan Kota

Gerakan mahasiswa, lanjut Asmudyanto, menegaskan DPRD kabupaten/kota harus memberi teladan hidup sederhana. Menolak tunjangan rumah dianggap sebagai langkah moral untuk mengembalikan kepercayaan publik.

"Wakil rakyat seharusnya menjadi contoh kesederhanaan, bukan simbol kemewahan,” ujarnya.

Ia juga mendesak pemerintah pusat segera merevisi regulasi yang selama ini menjadi dasar pemberian tunjangan rumah. 

Aturan seragam yang diterapkan pada semua tingkatan dewan dianggap tidak adil. 

Sebab, kata ia, kondisi DPRD kabupaten/kota jelas berbeda dengan DPRD provinsi maupun DPR RI.

“Kalau tidak segera diubah, pemborosan akan terus berulang setiap tahun,” tegasnya.

Baca Juga

DPR RI dan Pemerintah Sepakat Melanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Jadi UU

Asmudyanto menekankan penghapusan permanen tunjangan rumah DPRD kabupaten/kota merupakan langkah tepat untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“Rakyat tidak butuh dewan dengan fasilitas berlebihan. Rakyat butuh dewan yang peduli, sederhana, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bersama,” pungkasnya. (raa)