Prabowo Diminta Lebih Teliti saat Rencanakan Bentuk Tim Reformasi Kepolisian

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto berencana membentuk tim reformasi kepolisian.

Merespons hal tersebut, Ketua Ikatan Mahasiswa Satu Nusa, Adam Souwakil menilai terdapat potensi persoalan serius dalam gagasan itu jika tak dirancang dengan cermat.

"Karena reformasi kepolisian bukan sekadar proyek politik jangka pendek, melainkan agenda berkelanjutan yang akan menjamin kredibilitas lembaga penegak hukum sekaligus stabilitas negara," kata Adam kepada awak media, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Sumber :

• Istimewa

Adam menuturkan pembentukan tim reformasi yang berisiko dipahami masyarakat sebagai bentuk ketidakpercayaan Prabowo terhadap kepemimpinan Polri saat ini. 

Menurutnya jika narasi ini dibiarkan tumbuh, maka legitimasi Kapolri bisa terkikis hanya karena desakan opini publik yang seringkali bersifat reaktif dan emosional.

"Padahal, setiap pergantian pucuk pimpinan Polri harus didasarkan pada tujuan evaluasi dan pertimbangan strategi, bukan sekadar tekanan massa," ungkap Adam.

Tak hanya itu, ia menilai tim reformasi berpotensi menjadi instrumen politik yang dimanfaatkan segelintir pihak.

Kata Adam, langkah ini harus diimbangi dengan arah kebijakan yang jelas dan struktur.

"Reformasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar isu pergantian tokoh, sebab yang dibutuhkan adalah penguatan sistem, bukan pengorbanan simbolis," kata Adam.

"Lebih buruk lagi, bila tim tersebut dipakai sebagai panggung politik untuk kelompok tertentu, maka kredibilitas pemerintah akan jatuh dan kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin runtuh," sambungnya.

Adam menuai semestinya Prabowo mengungkap pembentukan tim ini bertujuan memperkuat Polri bukan mengganti Kapolri. 

"Dalam konteks ini, Kapolri justru perlu diberi mandat penuh untuk memimpin proses perubahan dengan dukungan politik dari Presiden, bukan mengarahkan ke arah penggiringan opini yang merugikan otoritasnya," ungkapnya.

Oleh karena itu, reformasi harus meneguhkan marwah Polri sebagai institusi yang independen dan profesional bukan menjadi alat politik seketika. 

"Presiden harus menolak jebakan tersebut. Sebab, membangun Polri yang profesional tidak akan pernah bisa dicapai dengan mengganti figur, melainkan dengan mengubah sistem secara berani dan konsisten," pungkasnya. (raa)