Kepala BPKH: Mengelola Dana Haji Bukan Sekadar Tugas Finansial, Ini Amanah Suci

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkap bahwa hingga 2025, total dana kelolaan haji BPKH meningkat menjadi Rp171,64 triliun, dan ditargetkan mencapai Rp188,9 triliun pada tahun depan.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, pengelolaan dana haji merupakan bagian dari amanah besar untuk kesejahteraan jamaah dan kemajuan ekonomi umat.

“Bagi kami, mengelola Dana Haji bukan sekadar tugas finansial. Ini adalah amanah suci yang harus memberi manfaat nyata bagi jamaah dan perekonomian nasional,” kata Fadlul dalam The 7th International Hajj Fund Forum, bagian dari rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, dikutip Kamis (9/10).

Adapun dari total dana kelolaan, sekitar 75,9 persen dialokasikan untuk investasi syariah, seperti sukuk, reksa dana, emas, dan investasi langsung. 

Strategi tersebut tidak hanya menjaga likuiditas penyelenggaraan haji, tetapi juga memberikan imbal hasil optimal untuk subsidi biaya haji.

Sementara, nilai manfaat yang dihasilkan hingga Agustus 2025 mencapai Rp8,10 triliun, naik hampir 7 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar atau Rp6,39 triliun berasal dari hasil investasi.

Baca Juga

Dam Haji Diperdebatkan MUI dan Kemenhaj, DPR Ingatkan Jangan Sampai Jamaah Bingung

“Hasil investasi tidak berhenti di angka, tapi kami kembalikan kepada jamaah dalam bentuk layanan nyata di lapangan,” ujar Fadlul.

Perluasan Layanan Melalui BPKH Limited di Arab Saudi

Untuk memperkuat peran strategis di luar negeri, BPKH mendirikan BPKH Limited di Arab Saudi. 

Langkah ini memungkinkan BPKH berinvestasi langsung di sektor-sektor penting ekosistem haji seperti perhotelan, transportasi, katering, dan properti.

“Kami tidak hanya berinvestasi, tetapi menghubungkan ekonomi umat dari Indonesia hingga Tanah Suci,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N Nazaroedin dalam sambutannya menegaskan komitmen BPKH untuk menjalankan amanah ganda dalam mengelola dana haji secara profesional dan sesuai prinsip syariah. 

“Di Indonesia, di bawah kepemimpinan Dewan Pelaksana BPKH, kami tetap teguh menjalankan amanah ganda tersebut melalui strategi investasi yang profesional, tata kelola yang transparan, serta fokus pada inovasi demi mengoptimalkan nilai manfaat dana haji untuk kemaslahatan jamaah dan bangsa,” ujar Firmansyah.