BSKDN Kemendagri Dorong Transparansi Keuangan Daerah Lewat Optimalisasi Penginputan IPKD

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P. Tendean mendorong seluruh pemerintah daerah untuk lebih serius memaksimalkan proses penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025.

Ajakan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan IPKD Provinsi se-Indonesia yang digelar di Command Centre BSKDN pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Noudy menegaskan bahwa optimalisasi penginputan IPKD merupakan langkah penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. 

Melalui IPKD, pemerintah pusat dapat menilai sejauh mana daerah mengelola anggarannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya ketepatan dan kelengkapan data dalam menghasilkan indeks yang objektif.

"Harapan saya, pemerintah daerah benar-benar mematuhi ketentuan yang ada, memperhatikan betul setiap dokumen yang diinput," ungkap Noudy.

Ia menjelaskan bahwa IPKD bukan sekadar alat penilaian, melainkan juga sarana pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. 

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Siapkan Surat Edaran: Bayi Lahir di Luar Faskes Bisa Dapatkan Akta Kelahiran Digital

Hasil pengukuran IPKD nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD.

Lebih lanjut, Noudy menyebutkan adanya sejumlah pembaruan dalam indikator pengukuran IPKD tahun 2025, termasuk penyesuaian pada aspek mandatory spending, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penyederhanaan dokumen transparansi keuangan daerah.

“Perubahan indikator ini diharapkan mendorong daerah semakin disiplin dalam pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah, terutama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), agar proses penginputan IPKD berjalan lancar.

 "Kolaborasi ini sangat penting, jangan sampai ada keterlambatan atau ketidaklengkapan data yang menghambat proses penilaian," jelasnya.

Melalui kegiatan Bimtek ini, Noudy berharap para peserta dapat memahami secara komprehensif mekanisme penginputan dan pengukuran IPKD, sekaligus mendorong partisipasi kabupaten dan kota di wilayahnya masing-masing.