Pemerintah Diminta Batalkan Rencana Pembentukan Komite Reformasi Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Desakan pembatalan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri santer menguat dari sejumlah kalangan.

Pendiri Haidar Alwi Institut (HAI), R. Haidar Alwi meminta Presiden RI, Prabowo Subianto untuk membatalkan pembentukan Komite Reformasi Polri.

Sebab, kata Haidar, realisasi tersebut justru dinilai berpotensi merugikan pemerintah serta stabilitas negara.

"Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional," kata Haidar, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Haidar menjelaskan tuntutan Reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat.

Ia menilai isu Reformasi Polri lebih didorong oleh kelompok tertentu pasca kerusuhan Agustus 2025 yang bermula dari kemarahan rakyat dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi massal.

"Seruan Reformasi Polri sesungguhnya tidak murni bertujuan memperbaiki institusi. Polanya menunjukkan strategi politik yang terencana. Awalnya dimulai dari tekanan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun karena alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membangun legitimasi di mata publik, niat terselubung itu kemudian dibungkus dengan tuntutan Reformasi Polri," kata Haidar.

"Presiden sebagai kepala negara yang memegang kendali supremasi sipil memiliki tanggung jawab untuk melindungi Polri dari konflik kepentingan yang dapat merusak integritas kelembagaan," sambungnya.

Selain itu, kata Haidar, inkonsistensi dalam penyampaian rencana pelantikan anggota Komite Reformasi Polri oleh pihak istana telah terjadi dua kali dalam waktu singkat. 

Ia menilai kegagalan komunikasi publik seperti ini membuka ruang spekulasi yang menimbulkan kebingungan, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap kapasitas pemerintah dalam mengelola isu-isu penting yang menyangkut keamanan negara.

"Keputusan yang tegas itulah yang sekarang diperlukan. Presiden Prabowo harus menyadari bahwa ketegasan bukan hanya mencerminkan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga menunjukkan kesigapan dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efisien dan terkoordinasi," ungkap Haidar Alwi.

"Pembatalan Komite Reformasi Polri secara terang benderang menjadi solusi terbaik untuk meredam potensi konflik politik di tubuh Polri, menghindari polarisasi yang tidak perlu, serta memastikan stabilitas pemerintahan di tahun-tahun awal kepemimpinan beliau," pungkasnya. (raa)