Tekan Angka TPPO, Imigrasi Jaksel Perkuat Sinergitas Antar Lembaga

Jakarta, tvOnenews.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan (Jaksel) memperkuat integritas serta meningkatkan pengawasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jaksel, Bugie Kurniawan mengatakan langkah-langkah yang dilakukan pihaknya yakni berupa kebijakan preventif, penindakan ketat, dan upaya kolaborasi dengan masyarakat.

Bugie menjelaskan langkah preventif mencakup penguatan pengawasan internal, edukasi anti-TPPO, dan kolaborasi antar instansi. 

Bugie menuturkan pihaknya juga meningkatkan kerja sama dengan Kementerian P2MI/BP2MI, kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat sinergi pencegahan dan penegakan hukum.

Selain itu, Imigrasi juga menerapkan kebijakan penindakan yang ketat, termasuk SOP Ketat dalam setiap proses keimigrasian dan pembentukan tim investigasi internal untuk menjamin proses pemeriksaan yang cepat, profesional, dan akuntabel. 

Bukan hanya itu, Bugie mengatakan penerapan sanksi administratif seperti pencopotan hingga pemberhentian tidak dengan hormat, dan setiap pelanggaran berunsur pidana akan segera dilimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan.

Ia juga menegaskan zero diterapkannya kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap bentuk keterlibatan dalam TPPO, serta penyediaan saluran pelaporan yang aman dan perlindungan penuh terhadap whistleblower.

Dalam upaya pencegahan TPPO, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jaksel juga telah melaksanakan kegiatan seperti Sosialisasi Program Desa Binaan di Kantor Kecamatan Tebet.

Bugie mengimbau masyarakat untuk mengenali modus TPPO sejak dini, tidak tergiur tawaran kerja ilegal, serta menggunakan jalur resmi penempatan kerja migran Indonesia.

“Imigrasi sendiri berperan melalui pengurusan dokumen perjalanan, pemeriksaan perbatasan, serta pengawasan keberadaan WNA, namun keberhasilan upaya bergantung pada dukungan masyarakat,” kata Bugie kepada awak media, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Upaya pencegahan juga diwujudkan melalui Pembatalan Penerbitan Paspor RI. 

Bugie menyebut paspor dapat dicabut atau dibatalkan jika ditemukan indikasi kuat pemohon berpotensi menjadi korban atau pelaku TPPO.

Alasan pembatalan paspor bahwa pemohon diduga akan diberangkatkan secara non-prosedural, ditemukan inkonsistensi data atau keterangan, direkrut atau didampingi oleh agen ilegal, atau adanya laporan dari instansi terkait yang menunjukkan potensi eksploitasi.

Sejak Januari hingga September 2025, tercatat 32 permohonan penundaan/pembatalan penerbitan paspor RI yang diduga Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Unit Utama dan ULP Jakarta Selatan.

“Kami menerapkan Zero Tolerance Policy terhadap setiap bentuk keterlibatan dalam praktik TPPO. Pelayanan keimigrasian harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan kemanusiaan ini. Oknum yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi maksimal, mulai dari pencopotan hingga pemberhentian tidak dengan hormat, dan setiap unsur pidana akan kami limpahkan ke jalur hukum,” pungkansya. (raa)