LPSK Terima 15.836 Permohonan Perlindungan Sepanjang Januari-November 2026, Ada 271 dari Korban TPPO

Jakarta, tvOnenews.com — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sebanyak 15.836 permohonan perlindungan dari saksi dan korban sepanjang Januari hingga November 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa per hari ini dari Januari sampai 11 November, sudah ada 15.836 permohonan perlindungan kepada LPSK,” kata Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Lebih lanjut, Wawan menerangkan dari belasan ribu permohonan perlindungan tersebut, 271 orang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Dari seluruh permohonan tersebut, 271 merupakan korban TPPO. Jadi yang dilindungi oleh LPSK, selain juga TPPO yang ada di dalam negeri, jumlah terbesar kedua adalah TPPO pekerja migran Indonesia yang ditempatkan secara non-prosedural atau secara ilegal yang terbanyak adalah di Malaysia,” jelasnya.

Kemudian, Wawan menegaskan bahwa LPSK siap untuk memberikan perlindungan maupun hak-hak pemulihannya terhadap para korban.

“Jadi kami memiliki program untuk melakukan layanan medis apabila diperlukan, maupun rehabilitasi psikologis maupun psikososial,” jelasnya.

Baca Juga

Polisi Ungkap WNI Korban TPPO Tentara Bayaran Rusia Ada 23 Orang, Delapan Berhasil Dicegah

Selain itu, juga ada hak untuk diberikan restitusi maupun kompensasi yang menjadi haknya para korban yang menjadi tanggung jawab pelaku yang yang bisa kemudian difasilitasi penghitungannya oleh LPSK.

Menurutnya, para keluarga korban juga bisa mengajukan permohonan restitusi. Terlebih dalam kasus yang diungkap Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, terdapat korban TPPO dengan modus tentara bayaran Rusia hingga meninggal dunia.

"Jadi pada prinsipnya, korban itu berhak untuk bisa mendapatkan restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 23, jadi selain kemudian korban dari pelanggaran HAM berat, terorisme, TPPO sekarang juga berhak atas kompensasi," tegas Wawan. (ars/amr)