Ranperda KTR Jadi Sorotan Utama di Musda PHRI DKI Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pimpinan Daerah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) DKI Jakarta menggelar kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) XVI pada Jumat (5/12/2025).

Dalam kegiatan itu rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jkarat menjadi salah satu sorotan pembahasan.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono mengaku pihaknya menerima banyak keluhan terkait berbagai larangan dalam Ranperda KTR DKI Jakarta. 

Iwantono ini berharap pemerintah dapat mendengarkan keluh kesah dan aspirasi pelaku usaha terkait BPD PHRI DKI Jakarta.

“Ranperda KTR DKI Jakarta sudah banyak dikeluhkan oleh anggota kami karena akan berdampak secara signifikan bagi industri Hotel dan Restoran di Jakarta. Kami ingin agar suara dari pelaku usaha itu bisa didengar dan ditampung aspirasinya. Bukan sebagai niat untuk melawan pemerintah, kami tetap mendukung pemerintah. Namun demikian, aspirasi kami mohon diperhitungkan,” ujar Iwantono, Jakarat, Jumat (5/12/2025).

PHRI pun pro aktif agar tetap ada kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha sehingga setiap peraturan dan perundangan yang kemudian lahir, tidak menimbulkan polemik dan dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha. 

Baca Juga

Terpilih jadi Tuan Rumah, NTT Siapkan PON 2028 Bernuansa Wisata! Atlet dan Suporter Bisa Sekalian Liburan

“PHRI berharap ada perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini. Tak bisa dipungkiri hotel dan restoran itu kan menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup dominan di DKI Jakarta,” papar Iwantono.

Iwantono pun mengemukakan sebagai upaya mengawal proses pembahasan Ranperda KTR, PHRI bersama-sama dengan asosiasi lain menyampaikan permohonan perlindungan baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD DKI Jakarta. 

Hal ini agar Ranperda KTR yang dihasilkan benar-benar adil, berimbang, inklusif dan mengakomodir keberlangsungan usaha sektor jasa dan pariwisata.  

Sebelumnya, pada Mei lalu, PHRI telah merilis informasi bahwa sekitar 70% pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena bisnis yang berdarah-darah. 

Rencana PHK massal ini muncul di tengah kombinasi tekanan yang makin berat, seperti penurunan okupansi hotel secara drastis, sementara biaya operasional terus naik. 

Iwantono menyebutkan bahwa langkah efisiensi pun sudah mulai dilakukan oleh hotel. Dari survei PHRI, pemangkasan tenaga kerja terutama menyasar pekerja kontrak dan harian lepas dan beberapa hotel bahkan menghentikan sementara seluruh proses rekrutmen. 

Sejalan dengan itu, PHRI meminta perlindungan pemerintah dengan mengkaji ulang regulasi yang ada, termasuk Ranperda KTR DKI Jakarta, mengingat dampaknya terhadap kondisi industri dan market segmen jasa dan pariwisata yang semakin anjlok.

"Pertama dari sisi pasar, tolong bantu masyarakat untuk datang ke Jakarta. Kedua, tentu jangan banyak aturan-aturan yang semakin membebani, yang menimbulkan beban biaya yang pada akhirnya membuat hotel tidak bisa bertahan. Nantinya malah banyak berguguran, nanti malah pemerintah juga yang kesulitan karena banyak kehilangan pemasukan dari pajak hotel, meningkatnya angka pengangguran akibat PHK dan sebagainya," tutup Iwantono. (raa)