Pemerintah Mentargetkan 2.500 Desa Terhubung Internet pada 2026

tvOnenews.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat penyediaan akses internet di daerah yang masih blankspot. Pemerintah menargetkan seluruh 2.500 desa yang belum terhubung dapat menikmati layanan internet pada tahun 2026, sebagai bagian dari percepatan pembangunan Indonesia Digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa konektivitas yang merata menjadi fondasi agar warga desa memperoleh akses pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi yang setara.

"Kita sadari masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah, untuk itu pembangunan di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas di 2026," ujar Menteri Meutya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Meutya mengatakan upaya ini merupakan langkah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif setelah sebelumnya Kemkomdigi melakukan pembangunan infrastruktur secara masif pada 2023-2024.

Meutya menekankan infrastruktur yang sudah terbangun perlu memberi dampak ekonomi yang lebih besar.

"Pemanfaatannya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur. Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya, sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi," tandasnya.

Baca Juga

Kemendagri Turun Tangan Percepat Penegasan Batas Desa, Minta Kepala Daerah Segera Lapor

Meutya juga menambahkan ruang digital harus memberi peluang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk berkembang bersama.

"Transformasi digital harus melahirkan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua," tuturnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyusun arah pembangunan Indonesia Digital dengan tema Terhubung, Tumbuh, Terjaga.

Tema ini menggambarkan harapan agar konektivitas yang merata dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan ruang digital yang aman.

Acara ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri telekomunikasi, akademisi, dan komunitas.(chm)