Komisi IV DPR Soroti Pentingnya Konsistensi Tata Ruang Ketimbang Saling Menyalahkan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Zulfikar Suhardi, membantah narasi yang menyudutkan pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai penyebab maraknya bencana hidrometeorologi belakangan ini.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai tuduhan bahwa kebijakan era SBY gagal dalam mengantisipasi bencana adalah tidak tepat.

Zulfikar berargumen bahwa dasar regulasi tata ruang justru dibentuk pada masa itu, salah satunya lewat pengesahan UU No. 26 Tahun 2007 dan pemberlakuan moratorium izin di hutan primer pada 2011.

"Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), justru fondasi paling penting dalam tata kelola lingkungan, tata ruang, dan kebencanaan nasional diletakkan secara sistematis," ujar Zulfikar di Jakarta, Selasa (16/12).

Zulfikar menyoroti adanya perubahan kebijakan tata ruang yang terjadi secara masif pasca-2015. 

Menurutnya, pelonggaran kawasan lindung dan sinkronisasi tata ruang demi proyek strategis investasi telah meningkatkan tekanan pada lingkungan. 

Baca Juga

IPDN Ajukan Kuota Besar-besaran 1.410 Praja Baru untuk Penerimaan pada 2026

Ia menilai deforestasi dan risiko banjir saat ini lebih disebabkan oleh inkonsistensi pelaksanaan aturan lintas pemerintahan.

"Tata ruang, moratorium hutan, dan perlindungan DAS adalah instrumen jangka panjang yang hasilnya hanya terlihat bila dijalankan secara disiplin dan berkelanjutan," tegasnya. 

Ia pun meminta semua pihak berhenti mencari kambing hitam dan fokus pada konsistensi penegakan aturan lingkungan.

"Tanpa itu, fondasi sekuat apa pun akan runtuh oleh keputusan jangka pendek, dan masyarakat kembali menjadi korban dari kebijakan yang abai terhadap daya dukung lingkungan," ujarnya. (dpi)