Normalisasi Kendaraan ODOL, Langkah Strategis menuju Zero ODOL 2027

"Permasalahan kendaraan over dimensi dan over load bukan sekedar unsur teknis kendaraan, ODOL adalah persoalan tentang keselamatan publik. Efisiensi logistik, ketahanan insfratruktur dan daya saing nasional," terangnya.

Ia menyampaikan kendaraan yang tidak sesuai dimensi dan muatan terbukti meningkatkan resiko kecelakaan fatal, mempercepat kerusakan jalan serta menimbulkan bias sosial ekonomi yang sangat besar.

"Karena hal itulah Kementerian Perhubungan secara konsisten mempercepat kebijakan penanganan ODOL sebagai bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero 2027," tegas Dudy.

Menurutnya Zero ODOL 2027 tidak bertujuan menghambat aktivitas usaha namun menciptakan sistem angkutan barang yang lebih aman, efisien dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.

"Perjalanan ODOL merupakan perjalanan yang panjang yang selalu dilalui sebuah langkah kecil. Kegiatan ini adalah contoh konkrit bahwa transformasi menuju angkutan berkeselamatan dapat dilakukan melalui kolaborasi bukan semata-mata penindakan. Saya sangat menghargai apa yang dilakukan pada hari ini sebagai bagian dari perjalanan panjang kita untuk melangkah Zero Odol 2027," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Menhub memberikan apresiasi dan penghargaan atas dukungan terhadap percepatan implementasi program penanganan ODOL (Over Dimension Over Load) Tahun 2025 kepada Gubernur Jawa Timur, Kakorlantas Polri, PT Jasa Raharja, Jasa Marga serta Gerakan sopir Jawa Timur. 

Baca Juga

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim-Kalbar, Catatkan Transaksi Rp 2,529 Triliun

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kami atas komitmen dan langkah strategis dalam mendukung kebijakan nasional normalisasi kendaraan ODOL menuju Zero Odol 2027. Keberhasilan kebijakan ini tidak mungkin dicapai 1 Institusi saja, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah aparat penegak hukum, BUMN, asosiasi transportasi, karoseri serta pelaku usaha angkutan barang," terangnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapannya dalam membangun dan berkoordinasi secara efektif program Zero ODOL 2027.

"Kami Pemerintah di Jawa Timur bersama para pelaku usaha transportasi juga para sopir menyatakan ODOL bagian yang harus kita rapikan dalam tata kelola transportasi di Indonesia dan Jawa Timur, kami siap untuk membangun penguatan tata kelola transportasi ini untuk Zero ODOL 2027," ungkapnya.

Khofifah menjelaskan di tahun 2026 akan dilakukan normalisasi kendaraan. ODOL secara penuh agar Zero ODOL 2027 terwujud sesuai harapan bersama.