Belajar dari Venezuela, GMNI Minta Pemerintah tolak permintaan AS Terkait Akses Mineral Kritis Indonesia

Kemudian, kata dia, GMNI mengatakan bahwa perjanjian tarif ini hanya memberikan keuntungan jangka pendek bagi Indonesia, tata kelola yang baik terhadap Sumber Daya Alam, khususnya Mineral kritis dapat menghasilkan keuntungan yang tentunya dapat lebih besar secara jangka panjang, apalagi diukur dari penurunan tarif semata.

Selain itu, ia sebutkan bahwa GMNI menilai Perjanjian ATR ini berpotensi sebagai celah baru bagi AS mengeksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia

"Ditengah gempuran global, Pemerintah wajib lebih aware dalam menjaga SDA-nya, Ingat bagaimana Freeport berdiri dan apa kontribusinya terhadap Tanah Papua?,  Pola lama perdagangan Utara- Selatan kembali terulang lagi dalam perjanjian ini, dimana Negara Maju bekerja sama dengan Negara Berkembang, hanya sebagai penyuplai Mineral strategis bagi kepentingan negara Maju, kita tidak mau lagi, ada bentuk baru Penguasaan sumberdaya alam berdalih kerjasama Dagang," ucapnya.

GMNI berpandangan, Pasca Agresi militer yang terjadi di Venezuela (3/1/2026) harusnya menjadi bahan refleksi Pemerintah dalam memikirkan ulang pola dan sistematika kerjasama dengan AS. 

"AS sangat menggebu-gebu untuk mendapatkan SDA dari berbagai Negara, ini menjadi catatan Penting, Negara seperti AS tentu tidak bisa dipercaya begitu mudah dalam hal kerjasama SDA, Pemerintah harus pikir lebih serius, atau batalkan saja Penandatangan Resiprokal yang akan dijadwalkan Bulan ini," ujarnya. (aag)