Respons Pemerintah soal Usulan E-Voting di Pemilu: Tak Bisa Disamakan dengan Negara Lain
- tvOnenews - Rika Pangesti
Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah merespons usulan penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa opsi tersebut selalu dibahas dalam pembahasan pemilu.
Menurut Prasetyo, masih diperlukan kajian yang mendalam sebelum benar-benar diterapkan di Indonesia.
“E-voting sebenarnya setiap tahapan pembahasan sistem kepemiluan kita, itu selalu menjadi salah satu pokok bahasan,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1).
Prasetyo menjelaskan, pembahasan e-voting tidak hanya menyangkut mekanisme pemilih saat memberikan suara, tetapi juga penggunaan teknologi dalam tahapan pascapemungutan suara.
“Baik e-vote yang dimaksud dengan e-vote adalah tata cara masyarakat kita memilih, maupun elektronik dari sisi pasca pemilihannya,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pemanfaatan teknologi juga kerap dikaitkan dengan sistem rekapitulasi elektronik untuk memangkas waktu penghitungan suara yang selama ini panjang dan berjenjang.
“Misalnya dari sisi e-recap, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan digitalisasi, dengan elektronisasi, dengan teknologi untuk memangkas waktu. Recap secara berjenjang mulai dari DPS, kemudian BPS, kemudian PPK, sampai ke KPUD, sampai ke KPU provinsi, sampai ke KPU pusat itu kan memang panjang waktunya,” jelas Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak terburu-buru dalam menerapkan e-voting pada hari pemungutan suara.
Menurutnya, desain sistem pemilu harus disesuaikan dengan kondisi dan karakter bangsa.
“Yang paling mendasar adalah bagaimana sistem pemilihan itu mencerminkan sistem yang kita yakini paling tepat untuk bangsa dan negara kita,” tegasnya.
Ia menambahkan, kajian lanjutan terhadap e-voting merupakan keharusan. Namun tidak boleh didorong oleh klaim kebenaran sepihak.
“Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya, kita bersama-sama mari semua mencurahkan pemikiran untuk mendesain pemilu kita itu jauh lebih baik lagi,” katanya.
Prasetyo menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan masyarakat harus menjadi landasan utama dalam setiap perubahan sistem kepemiluan.
“Mari kita mencari sistem yang memang betul-betul itu sesuai dengan budaya karakter bangsa kita,” pungkasnya.
Sebelumnya, PDIP menegaskan sikap mendukung pilkada tetap digelar secara langsung. PDIP memberikan usulan penerapan sistem e-voting untuk menekan biaya mahal dalam pilkada.
Keputusan ini diambil dalam Rakernas PDIP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). Hasil rakernas dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham.
PDIP menilai pilkada langsung penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah. Selain itu, hal ini disebut demi memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah yang bersifat tetap selama lima tahun. (rpi/aag)
Load more