Khofifah Lantik Tujuh Pejabat Eselon II Pemprov Jatim Berbasis Talent DNA

Surabaya, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jumat (30/1/2026). 

Pelantikan ini dilakukan dengan pendekatan Talent DNA untuk memastikan penempatan pejabat sesuai potensi dan karakter kepemimpinannya.

Pelantikan tersebut menjadi terobosan baru dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Timur. 

Untuk pertama kalinya, proses rotasi dan promosi jabatan eselon II mengintegrasikan metode Talent DNA guna menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan kecocokan peran strategis dalam birokrasi.

Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan transformasi birokrasi harus dimulai dari penempatan sumber daya manusia yang tepat. 

Ia menilai pendekatan berbasis talenta dan karakter akan memperkuat efektivitas kinerja pemerintahan serta mempercepat pencapaian program pembangunan daerah.

“Rotasi kali ini merupakan terobosan baru karena menjadi proses perdana yang mengintegrasikan metode talent DNA guna memastikan penempatan pejabat sesuai dengan potensi dan karakter kepemimpinannya,” ujar Khofifah.

Dalam susunan jabatan baru, Mohammad Yasin yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda kini dipercaya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur. Dr. Nurkholis yang sebelumnya memimpin Dinas ESDM dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Di jajaran asisten Sekretariat Daerah, Dydik Rudi Prasetya ditunjuk sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sementara Imam Hidayat dipercaya mengisi posisi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Perubahan juga terjadi pada jabatan kewilayahan dan dinas teknis. Sufi Agustini yang sebelumnya menjabat Kepala Bakorwil Pamekasan kini memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK). Jabatan Kepala Bakorwil Bojonegoro kini diemban Tri Wahyu Liswati.

Khofifah menjelaskan uji kompetensi dalam pelantikan ini melibatkan tim independen dari akademisi Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga guna menjamin transparansi, objektivitas, serta akuntabilitas penilaian.

“Pelantikan ini merupakan tahap awal dari rangkaian penyegaran birokrasi di Jawa Timur. Mengingat masih terdapat sejumlah jabatan pimpinan OPD yang kosong, Pemprov Jatim akan melanjutkan uji kompetensi secara bertahap,” katanya.

Untuk menjaga kesinambungan program kerja, pejabat yang baru dilantik juga ditunjuk sebagai pelaksana tugas pada jabatan lama mereka hingga seluruh proses pengisian jabatan definitif selesai dilaksanakan.