Gelar Unjuk Rasa, Massa Desak KPK Telusuri Proyek Pengadaan Mobil Pikap untuk KDMP

Jakarta, tvOnenews.com - Massa yang mengatasnamakan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK.

Massa mendesak lembaga anti rasuah itu menelusuri potensi dugaan korupsi pengadaan proyek impor 105.000 mobil pikap dan truk dari India yang disinyalir akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Bahkan, massa turut mendesak KPK turut memeriksa salah satu petinggi PT APN berinisial JAS terkait proyek pengadaan tersebut.

"Kapak dengan tegas menyampaikan tuntutan sebagai berikut, pertama mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT APN serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas proyek tersebut," katanya, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Adib mengatakan pihaknya juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif dan menyeluruh atas kasus tersebut. 

Selama dilakukan investigasi, pihaknya minta pemerintah melakukan moratorium proyek pengadaan mobil pikap dari India. 

Baca Juga

Ade Kuswara Pastikan Tidak Ada Aliran Uang ke Ono Surono

Bahkan, kata Adib Alwi, pihaknya meminta melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat tanpa adanya tebang pilih.

"Kami juga mendesak evaluasi total kebijakan impor yang mengabaikan industri nasional dan prinsip TKDN, mendesak keterbukaan dokumen publik (studi kelayakan, kontrak, mekanisme vendor) serta mendesak penetapan tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup," ungkapnya.

Adib menekankan tuntutan pihaknya kepada KPK bukan tanpa alasan melainkanya disinyalir adanya dugaan praktik kolusi dan korupsi dalam proyek yangbditaksir triliunan rupiah tersebut.

"Hingga saat ini, tidak terdapat penjelasan terbuka terkait, pertama dasar kebutuhan pengadaan hingga mencapai lebih dari 100 ribu unit, kedua, tak ada studi kelayakan yang dapat diuji secara independen, serta ketiga, tak ada perhitungan distribusi kebutuhan kendaraan per desa. Pertanyaan mendasar pun muncul, apakah seluruh koperasi desa benar-benar membutuhkan kendaraan tersebut? Apakah infrastruktur pendukung tersedia? Dan apakah kendaraan tersebut akan dimanfaatkan secara optimal?," jelas Adib Alwi.

Selain itu, kata Adib Alwi, pihkanya mempertanyakan adanya vendor luar negeri khususnya dari India yang dipilih tanpa kejelasan mengenai mekanisme tender terbuka. 

Menurutnya dalam praktik pengadaan modern, transparansi adalah kewajiban mutlak hingga adanya risiko penyimpangan secara signifikan.

Selain itu, pihaknya turut menyesalkan tak dilibatkannya industri otomotif dalam negeri terkait proyek pengadaan tersebut.

"Keterbatasan vendor juga menimbulkan kecurigaan serius, apakah spesifikasi kendaraan disusun berdasarkan kebutuhan riil, atau justru disesuaikan dengan kepentingan vendor tertentu? Jika benar yang terjadi adalah pengondisian, maka ini bukan lagi pengadaan barang, melainkan bentuk pengaturan pasar yang sarat kepentingan," jelas Adib.

"Keputusan untuk mengimpor dalam skala besar tanpa skema kolaborasi, produksi bersama, atau transfer teknologi mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap industri nasional serta berpotensi bertentangan dengan prinsip TKDN," sambungnya.(raa)